Dilema Pemekaran Daerah

Era reformasi banyak membawa perubahan bagi Indonesia, begitu juga dalam hal pemerintahan lokal. Jika dulunya pemerintahan lebih tersentralisasi, pada era reformasi berubah menjadi desentralisasi.

Adapun  produk perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan lokal pada awal  era reformasi ini yaitu UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.  UU No. 22 Tahun 1999 membuka peluang bagi daerah untuk melakukan otonomi daerah secara luas.

Sehingga tidak salah jika selama era reformasi, dari tahun 1999 hingga sekarang terjadi pemekaran daerah secara besar-besaran. Tercatat dari tahun 1999 hingga sekarang, telah terbentuk 205 daerah baru yang terdiri dari 7 provinsi, 164 kabupaten dan 34 kota

Namun dalam perkembangannya, otonomi daerah mengalami perjalanan yang pasang surut. Tujuan pemekaran daerah untuk mendekatkan negara dengan rakyatnya agar dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat di daerah  belum sepenuhnya terwujud.

Dapat dilihat berdasarkan hasil evaluasi Kemendagri baru-baru ini, yang menyatakan bahwa 70% lebih daerah pemekaran kinerjanya kurang memuaskan. Hal ini patut menjadi perhatian, apa yang salah dalam penerapan desentralisasi. Mengapa setelah sekian lama menjalankan desentralisasi belum bisa mengoptimalkan terwujudnya tujuan desentralisasi atau dalam hal ini otonomi daerah.

Masih banyaknya masyarakat daerah yang miskin, kualitas pelayanan yang tidak terlalu jauh berbeda dengan sebelum pemekaran, maraknya pemburu rente, timbulnya para koruptor di daerah, munculnya raja-raja kecil, rusaknya lingkungan akibat eksploitasi SDA di daerah dll. Merupakan beberapa permasalahan yang timbul semenjak menjalankan desentralisasi pada era reformasi ini.

Menurut Robert Endi Jaweng, Manajer Hubungan Eksternal Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), penyebab utama daerah-daerah pemekaran dinyatakan gagal terletak pada tahap awal dalam pembentukan sebuah daerah yang akan dimekarkan.

Pembentukan daerah sarat dengan unsur-unsur politis, tanpa memperhatikan layak tidaknya sebuah daerah untuk dimekarkan, dengan lobi-lobi politik sebuah daerah pun terbentuk. Sehingga terciptalah sebuah daerah pemekaran yang belum memenuhi kriteria- kriteria pemekaran daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dan akhirnya menimbulkan permasalahan-permasalahan seperti yang baru-baru ini santer dibicarakan yaitu masih banyaknya daerah-daerah yang kinerjanya kurang memuaskan.

Sumber bacaan :

http://kbr68h.com/berita/wawancara/23394-pengamat–pembubaran-daerah-pemekaran-yang-gagal-jangan-hanya-wacana

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: