Kepalsuan Ala UN

PP No. 19/2005  yang mengatur tentang pelaksanaan Ujian Nasional yang telah ditetapkan sejak tahun 2005 memang secara  nyata telah mampu meningkatkan motivasi belajar bagi siswa dan semangat mengajar para pendidik. Untuk dapat mencapai standar kelulusan yang ditetapkan para siswa dan pengajar harus lebih banyak menyisakan waktunya untuk diisi dengan aktivitas belajar mengajar untuk persiapan menghadapi ujian nasional itu. Yang biasanya sekolah di pagi hari, untuk menghadapi ujian nasional para siswa terpaksa menambah porsi belajarnya dengan les di sore harinya. Usaha yang patut untuk diberikan apresiasi.

Akan tetapi kebijakan pemerintah berkaitan hal ujian nasional ini telah banyak mendapat kritikan oleh berbagai pihak. Ada yang mengatakan kalau kebijakan pemerintah berkaitan tentang Ujian Nasional ini telah melanggar  UU Sisdiknas dan pemerintah juga telah melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri pada PP No. 19 tahun 2005 yang menyatakan bahwa ujian nasional bukan satu-satunya penentu kelulusan peserta didik.

Pemerintah dianggap telah melewati batas kewenangannya, padahal telah dinyatakan dengan jelas dan tegas dalam Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) No. 20 Tahun 2003 Pasal 58 ayat 1 bahwa ‘Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan”. Sementara itu, ayat 2 menyatakan, “Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala”.

Kemudian pemerintah juga dinilai telah melanggar prinsip-prinsip desentralisasi untuk memberikan otonomi seluas-luasnya terhadap daerah. Berkaitan dengan pemberian otonomi daerah ini, telah dipaparkan dengan jelas dalam UU, yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi : politik luar negeri, pertahanan, keamanan, agama, kebijakan fiskal dan yustisi. Selain itu menjadi urusan pemerintahan daerah. Kalau kita lihat dari beberapa urusan pemerintah pusat yang telah disebutkan tadi, tidak satupun yang menyebutkan kalau pemerintah pusat mempunyai kewenangan dalam hal pendidikan. Artinya dari segi penyelenggaraan otonomi yang diamanatkan dalam UU juga telah dilanggar oleh pemerintah pusat, khususnya berkaitan tentang Ujian Nasional ini.

Sesungguhnya, kebijakan pemerintah berkaitan Ujian Nasional ini tidak akan menjadi persoalan jika kebijakan yang dibuat itu tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada di atasnya yaitu UUD 1945. Sayangnya, kebijakan pemerintah berkaitan Ujian Nasional ini secara nyata bertolak belakang dengan UUD 1945 sebagai dasar hukum perundang-undangan. Namun ironisnya, disadari atau tidak oleh pemerintah meskipun telah mendapat banyak kritikan dari berbagai pihak, pemerintah tetap saja keras kepala dan ngotot untuk tetap memberlakukan UU UN yang dibuatnya itu.

Kalau dilihat perkembangannya dari beberapa kali terselenggaranya Ujian Nasional sejak awal ditetapkannya kebijakan pemerintahan berkaitan Ujian Nasional ini hingga sekarang, telah banyak terjadi pelanggaran. Mulai dari sebelum dilaksanakannya ujian nasional itu atau mendekati hari H dari pelaksanaan Ujian Nasional itu terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menjual soal-soal UN kepada para siswa. Entah bagaimana pemerintah bisa kecolongan seperti itu, tapi pelanggaran yang seperti jenis ini menurut sumber benar-benar pernah terjadi.

Kemudian saat pelaksanaan Ujian Nasional itu berlangsung, pelanggaran juga seringkali telah dilakukan oleh para siswa, dewan guru, pengawas UN, dan bahkan pemerintah daerah setempat. Yang pertama dari siswanya, melihat dari pengalaman Ujian Nasional yang ada selama ini para siswa sering berbuat hal-hal yang melanggar dalam ketentuan Ujian Nasional itu. Misalnya masih terdapat para siswa yang membawa Handphone saat Ujian Nasional berlangsung. Memakai HP saat ujian berlangsung tentu saja salah satu tindakan pelanggaran, karena dengan HP siswa bisa mencari jawaban lewat internet, dan dengan HP siswa juga bisa mencontek lewat SMS dengan temannya.

Selanjutnya, pelanggaran yang dilakukan oleh para dewan gurunya. Melihat dari pengalaman Ujian Nasional yang ada selama ini, ternyata para dewan guru yang seharusnya menjadi panutan bagi anak didiknya juga melakukan pelanggaran dengan membantu para siswanya untuk menjawabi soal-soal Ujian Nasional itu. Tindakan para dewan guru ini tentu bukanlah hal yang mendidik. Dan tindakan para dewan guru ini juga berpengaruh pada psikologis siswa, karena merasa dibantu oleh gurunya dalam menjawab soal, para siswa kemudian menjadi malas belajar saat Ujian Nasional itu. Entah apa yang melatari tindakan para dewan guru ini, mungkin demi tercapainya kelulusan 100% untuk para anak didiknya merupakan tolak ukur keberhasilan bagi mereka dalam hal melaksanakan tugasnya untuk mendidik para siswanya itu. Meskipun dengan menghalalkan segala cara.

Kemudian pelanggaran yang dilakukan oleh pengawas UN. Pengawas UN yang seharusnya mengawasi pelaksanaan ujian nasional ini agar tidak ada kecurangan  yang terjadi ternyata seringkali melakukan pembiaran atas kecurangan- kecurangan itu. Tindakan pengawas yang semacam ini juga kurang dimengerti secara jelas apa yang melatari tindakannya itu. Apa mereka melakukan deal – deal yang menguntungkan dengan pihak – pihak tertentu, atau ada alasan lainnya, masih kurang dipahami secara jelas.

Yang terakhir, pelanggaran dari pemerintah daerah tertentu. Agar dapat memperoleh rating yang tinggi berkaitan kelulusan siswa di sekolah-sekolah daerahnya, pemerintah daerah pun tidak jarang untuk menghimbau pada pihak-pihak sekolah yang ada di daerahnya untuk menjaga nama baik daerahnya, meskipun dengan cara yang dilarang dalam peraturan perundangan sekalipun.

Apakah kita bangga tingkat kelulusan 100% pada sekolah kita? Tapi nyatanya hanya “PALSU”

Atas beberapa permasalahan yang ada terkait persoalan ujian nasional ini, sudah pantaslah pemerintah menyadari dan tidak usah terlalu memaksakan kehendaknya untuk tetap memberlakukan kebijakan tentang ujian nasional yang telah terbukti banyak dilanggar. Karena peraturan itu jika sering dilanggar berarti aturan itu tidak cocok dengan keadaan yang ada di masyarakat atau keadaan pendidikan yang ada di Negara kita. Dan peraturan atau kebijakan yang baik itu adalah peraturan yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Sehingga kebijakan yang lahir bisa relevan dengan keadaan masyarakat, begitu juga dalam hal pendidikan ini.

Jika pemerintah tetap saja memaksakan kehendaknya, maka dapat dipastikan keadaan pendidikan kita akan selamanya dalam “KEPALSUAN ALA UN”. Dan akhirnya sekolah yang melahirkan orang-orang yang terpelajar yang mampu bersaing di kancah internasional sulit ditemukan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: