ISU PENGEMBALIAN KABUPATEN YANG GAGAL DIGABUNGKAN KEMBALI KE KABUPATEN INDUK

Beberapa waktu lalu Kemendagri (Kementarian Dalam Negeri) memberikan pernyataan yang menyebutkan beberapa daerah di Kalsel telah gagal dalam hal pemekaran daerah. Di mana pernyataan dari Kemendagri itu didasari oleh hasil evaluasi yang dilakukannya kepada seluruh kabupaten / kota di Indonesia. Kemendagri menetapkan dua daerah di Kalsel telah gagal dalam melaksanakan otonomi di daerahnya.

Adapun dua daerah di Kalsel yang gagal dalam melaksanakan otonomi itu yaitu Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tanah Bumbu. Kabupaten Balangan adalah hasil pemekaran dari Kabupaten HSU (Hulu Sungai Utara) dan Kabupaten Tanah Bumbu pemekaran dari Kabupaten Kotabaru.

Dua kabupaten ini bisa dikatakan tergolong masih muda di antara daerah-daerah lain di Kalsel.  Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tanah Bumbu baru berumur sekitar 8 tahunan yang mana terbentuknya dua daerah ini diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2003.

Dalam perjalanan masa pemerintahannya, pada tahun ini pemerintah dan masyarakat Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tanah Bumbu dikejutkan dengan keputusan Kementerian Dalam Negeri yang menganggap daerahnya gagal dalam melaksanakan otonomi.

Penilaian yang dilakukan Kemendagri itu mempertimbangkan dari beberapa aspek, yaitu pendapatan asli daerah, pelayanan umum pemerintahan, birokrasi dan lingkungan hidup. Dari aspek-aspek yang dipertimbangkan oleh Kemendagri Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tanah Bumbu mendapat raport merah dalam melaksanakan otonomi daerah. Kemudian timbul wacana dari Kemendagri untuk mengembalikan / menggabungkan kembali dua Kabupaten ini ke kabupaten induknya masing-masing.

Keputusan yang diambil Kemendagri ini didasari oleh PP No.78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Dalam Pasal 22 PP ditegaskan ketentuan soal penghapusan daerah sebelum dilakukannya penggabungan daerah, penghapusan daerah dapat dilakukan karena daerah tersebut berdasarkan hasil kajian oleh Kemendagri tidak mampu melaksanakan otonomi daerah. Kajian yang dilakukan oleh Kemendagri dengan melihat indikator berupa aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah.

Hasil kajian Kemendagri selanjutnya diserahkan kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Jika DPOD memiliki pandangan serupa dengan Kemendagri, maka DPOD melalui Mendagri meneruskan rekomendasi penghapusan daerah kepada Presiden. Apabila Presiden setuju dengan rekomendasi yang mengusulkan penghapusan daerah, maka menteri menyiapkan rancangan undang-undang tentang penghapusan dan penggabungan daerah tersebut.

Melihat dari tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk menggabungkan kembali daerah-daerah yang dinilai gagal ke kabupaten induk ternyata tidaklah mudah. Dan kalau dilihat perkembangannya Kemendagri masih berada dalam tahapan awal / langkah awal yang masih berupa keinginan / wacana untuk melakukan penggabungan dua daerah yang gagal ini kembali ke kabupaten induk. Masih harus banyak yang dilakukan Kemendagri untuk dapat mewujudkan keinginannya atas penggabungan kembali dua daerah itu ke kabupaten induk tersebut.

Akan tetapi, meskipun hanya dalam bentuk wacana dari pemerintah, keputusan pemerintah untuk menggabungkan kembali daerah-daerah yang dinilai gagal ke kabupaten induk ini mendapat banyak kritikan dari beberapa pihak. Salah satunya kritikan tajam dari Dr Samahuddin Muharram, SIP, MSi (Dosen FISIP UNLAM Jurusan Ilmu Pemerintahan Banjarmasin).

Dr Samahuddin Muharram, SIP, MSi dalam tulisannya di kolom opini Banjarmasin Post pada 21 September 2011 yang lalu mengungkapkan bahwa keputusan pemerintah (Kemendagri) itu adalah bentuk penodaan terhadap otonomi daerah. Ia menilai keputusan pemerintah itu merupakan bentuk kekeliruan dan kemunduran pemerintah pusat dalam menilai suatu daerah yang baru saja berdiri dan berkembang.

Ia kemudian menambahkan, bahwa Kementerian Dalam Negeri terlalu dini memberikan penilaian yang sangat mengejutkan bagi pemerintah daerah dan masyarakatnya. Apa yang diwacanakan  melalui hasil evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri merupakan langkah mundur terhadap pelaksanaan  Desentralisasi dan Otonomi Daerah.

Dan bahkan Kementerian Dalam Negeri sesungguhnya tidak mengerti ruhnya Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang sesungguhnya. Bukankah kedua daerah tersebut baru saja seumur jagung dan jika dibandingkan dengan kabupaten lain yang sudah lama berdiri juga masih saja hampir sama dengan Kabupaten Tanah bumbu dan Kabupaten Balangan.

Kemudian kritikan terhadap Kemendagri juga terlontar dari Bupati Balangan Sefek Effendi. Seperti yang diberitakan Banjarmasin Post pada tanggal 27 September 2011 lalu. Sefek Effendi mengungkapkan kalau penilaian dari Kemendagri yang menyatakan Kabupaten Balangan yang dipimpinnya itu gagal, masih membingungkannya. Ia menganggap indikasi-indikasi yang menjadi tolak ukur Kemendagri untuk menentukan suatu kabupaten yang gagal itu sama sekali tidak jelas.Berdasarkan rilis yang diterbitkan Kemendagri berdasarkan penilaian 344 kabupaten / kota, Balangan berada di peringkat 263. Kemudian dari 164 kabupaten / kota pemekaran Balangan menduduki peringkat 87. Berdasarkan peringkat itu terlihat posisi Balangan tidak terlalu jauh-jauh amat dari pembangunan yang gagal.

Kritikan lain juga dilontarkan oleh Suhaimi, Kabag Kapasitas Daerah Biro Pemprov Kalsel. Dalam pemberitaan Koran B Post pada tanggal 24 Oktober 2011 lalu, Suhaimi saat berkunjung ke Balangan menuturkan, tidak semudah membalikan telapak tangan untuk sebuah kabupaten pemekaran dinilai gagal dan layak bergabung kembali dan melebur ke kabupaten induk. Jika mendasarkan penilaian secara premature dan tidak komprehensif. Kemudian ia juga menambahkan bahwasanya Kabupaten Balangan masih layak untuk dipertahankan sebagai kabupaten pemekaran.

Melihat tiga kritikan yang dilontarkan oleh orang-orang penting di Kalsel ini, dapat kita katakan bahwasanya kebijakan Kemendagri ini sama sekali tidak relevan. Mengembalikan kabupaten yang dinilai gagal ke kabupaten induk sama sekali bukanlah tindakan yang bijak dari pemerintah.  Coba bayangkan jika dua kabupaten yang gagal itu dikembalikan ke kabupaten induk akankah membaik keadaannya? apakah pemerintah bisa menjamin keterbaikan itu?

Ini bukanlah pekerjaan yang mudah, pemerintah haruslah bekerja keras untuk memperbaiki beberapa aspek yang dinilai kurang baik itu. Akan tetapi pertanyaannya apakah pemerintah mau dan sanggup melakukannya? Jujur saja jika melihat rekam jejak pemerintah selama ini, saya masih pesimis akan kemampuan pemerintah. Telah banyak fenomena-fenomena yang terjadi dalam pemerintahan yang menunjukan kekurangpuasan masyarakat akan kinerja pemerintahan di daerahnya.

Apalagi jika kabupaten pemekaran itu benar-benar digabungkan kembali ke kabupaten induk, tentu saja akan menambah urusan-urusan / beban dari pemerintahan induk. Dengan tugas yang cukup ringan saja, kebanyakannya kinerja suatu pemerintahan masih kurang memuaskan. Bagaimana jika urusan itu bertambah, bukankah malah menambah beban bagi pemerintah itu? Dan jika beban suatu pemerintahan itu bertambah, tentu saja akan berdampak pada efektivitas program kerja dari pemerintah.

Untuk itu diharapkan pemerintah memikirkan kembali rencananya untuk mengembalikan kabupaten yang gagal itu ke kabupaten induk. Meskipun kita sadari bersama akan kekurangan-kekurangan yang ada di dua kabupaten itu. Akan tetapi, mengembalikan kabupaten yang gagal kembali ke kabupaten induk bukanlah suatu solusi yang tepat. Pemerintah perlu memikirkan kembali solusi yang terbaik di antara solusi yang telah diberikan pemerintah selama ini. Misalnya dengan membina kabupaten yang dianggap gagal itu untuk memperbaiki kinerja pemerintahannya agar dapat berkembang dan maju.

Bagaimana menurut pendapat anda?

SUMBER BACAAN : BANJARMASIN POST

2 Tanggapan so far »

  1. 1

    Anonim said,

    Ada Ga Ukuran Bangunan Kantor Sekertariat Daerah Balangan


Comment RSS · TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: