MODERNISASI DALAM POLITICAL DEVELOPMENT

Secara dasar political development (Pembangunan Politik) adalah menuju demokrasi yang sebenarnya, dari tradisional ke modern, dari agraris ke industri, dari otoriter menuju demokrasi.

Seymour Martin Lipset  adalah yang pertama kali mengemukakan gagasannya bahwa pembangunan politik pada akhirnya akan menciptakan demokrasi. Yang ia tulis dalam sebuah artikelnya pada tahun 1959 : “sebagian persyaratan terbentuknya demokrasi adalah pembangunan ekonomi dan legitimasi politik”.

Kemudian Lucian Pye dalam bukunya Aspect of Political Development (1966) mengemukakan hasil surveinya atas berbagai macam aspek yang ditonjolkan dalam kepustakaan pembangunan politik, yaitu terdiri 10 aspek pokok : 1) syarat politik bagi pembangunan ekonomi 2) ciri-ciri politik masyarakat industri 3) modernisasi politik 4) beroperasinya Negara-bangsa (nation state) 5) Pembangunan administratif dan hukum 6)mobilisasi dan partisipasi massa 7)pembangunan demokrasi 8 stabilitas dan perubahan secara tertib 9) mobilisasi dan kekuasaan 10) proses multidimensional dari perubahan sosial.

Pembangunan politik juga dapat dianggap sebagai refleksi proses pembangunan sosial secara luas. Teori modernisasi menyatakan bahwa pembangunan politik merupakan kelanjutan dari proses pembangunan yang lebih umum : industrialisasi, urbanisasi, dan pemberantasan buta huruf, yang kesemuanya menggerakkan suatu masyarakat dari kondisi tradisional ke kondisi modern (Binder, 1986)

Adapun pandangan Marion J. Levy tentang modernisasi dalam bukunya Modernization and the Structure of Societies (1966) : “suatu masyarakat dianggap lebih atau kurang modern berdasarkan sejauh mana anggotanya memanfaatkan sumber-sumber kekuasaan dan menggunakan alat-alat untuk melipatgandakan hasil usahanya”

David Lerner dalam bukunya “The Passing of Tradisional Society : Modernizing the Middle East” (1958) yang juga mengemukakan pandangannya tentang modernisasi. Menurutnya proses modernisasi adalah pergerakan dari masyarakat tradisional yang melibatkan tiga fase pokok, yaitu urbanisasi, pemberantasan buta huruf dan partisipasi media massa. Pembangunan politik mengacu pada partisipasi massa, termasuk penggunaan sistem media modern yang menggantikan sistem lama yang hanya mengandalkan informasi dari mulut ke mulut.

Adapun dua masalah fundamental yang berkaitan dengan apa yang dimaksud modernisasi itu, yaitu : Di satu pihak terdapat penafsiran bahwa transformasi yang dialami masyarakat Eropa bertolak dari feodalisme dan berujung pada masyarakat industri, dan di lain pihak adanya perbedaan yang tak terbantahkan antara Negara-negara maju dengan Negara-negara Dunia Ketiga yang masih berkembang atau bahkan terkebelakang.

Ciri-ciri masyarakat modern dan tradisional menurut Sutton yang pemikirannya ini sangat dipengaruhi oleh Parsons :

Masyarakat agraris tradisional :

  • Kuatnya pola-pola hubungan kekerabatan, ikatan kekeluargaan dan emosi
  • Adanya kelompok-kelompok local yang stabil (tidak berubah-ubah keanggotaannya) dengan mobilitas spasial yang terbatas
  • Diferensiasinya bersifat sederhana dan okupasional (diferensiasi yang semata-mata didasarkan pada pembagian kerja)
  • Terdapat sistem stratifikasi sosial yang kuat

Masyarakat industri modern

  • Tunduk pada norma-norma prestasi yang spesifik dan universal
  • Mobilitas sosial yang sangat tinggi
  • Terdapat sistem pembagian kerja yang maju dan terpisah dari aspek-aspek sistem sosial lainnya
  • Stratifikasi sosial nyaris tidak dikenal, digantikan oleh sistem kelas egaliter yang terutama dilandaskan pada pola-pola prestasi
  • Terdapat berbagai macam asosiasi independen yang bersifat fungsional

Rustow dan Ward dalam Political Modernization in Japan and Turkey (1964) mengidentifisir serangkaian ciri dari apa yang disebut sebagai kepolitikan modern, yaitu :

  1. sistem organisasi pemerintahan yang bersifat sangat spesifik, fungsional dan terdiferensiasi
  2. struktur pemerintahan yang sangat intergratif
  3. adanya prosedur-prosedur pembuatan keputusan politik yang rasional dan sekuler
  4. adanya keputusan-keputusan politik dan administratif yang berskala besar, luas dan mendalam
  5. adanya rasa keterkaitan di kalangan rakyat terhadap sejarah wilayah dan identitas nasional negaranya
  6. minat dan keterlibatan rakyat dalam kegiatan politik sangat tinggi, meskipun tidak secara langsung mempengaruhi pembuatan keputusan
  7. adanya alokasi peranan politik yang lebih didasarkan pada prestasi daripada hubungan kekerabatan
  8. teknik-teknik penerapan dan pengawasan hukum didasarkan pada sistem hukum yang bersifat sekuler dan impersonal

 

Sumber bacaan : Jan-Erik Lane & Svante Ersson, Ekonomi Politik Komparatif, 1994

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: