Sejarah Perkembangan Demokrasi

Demokrasi sudah ada sejak jaman Yunani Kuno, yaitu pada abad ke 6 sampai abad ke 3 SM yang merupakan demokrasi langsung (direct democracy), yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga Negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas.  Sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas (Negara terdiri dari kota dan daerah sekitarnya) serta jumlah penduduk sedikit (300.000 penduduk dalam satu Negara-kota). Lagipula demokrasi hanya berlaku untuk warga Negara yang resmi, yang hanya merupakan bagian kecil saja dari penduduk. Demokrasi tidak berlaku untuk mayoritas yang terdiri dari budak belian dan pedagang asing.

Dalam Negara modern demokrasi tidak lagi bersifat langsung tetapi merupakan demokrasi berdasarkan perwakilan (representative democracy). Gagasan demokrasi Yunani  boleh dikatakan hilang dari muka dunia barat waktu bangsa Romawi, yang sedikit banyak masih kenal kebudayaan Yunani, dikalahkan oleh suku bangsa Eropa Barat dan benua Eropa memasuki Abad Pertengahan (600-1400). Masyarakat abad pertengahan dicirikan oleh struktur sosial yang feodal (hubungan antara vassal dan lord) ; yang kehidupan sosial serta spiritualnya dikuasai oleh Paus dan pejabat-pejabat agama lainnya ; yang kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan antara para bangsawan satu sama lain. Dilihat dari sudut perkembangan demokrasi Abad Pertengahan menghasilkan suatu dokumen yang penting, yaitu yang disebut magna charta (piagam besar 1215). Magna charta merupakan semi kontrak antara beberapa bangsawan dan Raja John dari Inggris di mana untuk pertama kali seorang raja yang berkuasa mengikatkan diri untuk mengakui dan menjamin beberapa hak dan privileges dari bawahannya sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang dan sebagainya. Biarpun piagam ini lahir dalam suasana feodal dan tidak berlaku untuk rakyat jelata, namun dianggap sebagai tonggak dalam perkembangan gagasan demokrasi.

Sebelum abad pertengahan berakhir dan pada permulaan abad ke 16 di Eropa Barat mengalami perubahan sosial dan cultural yang mempersiapkan jalan untuk memasuki zaman yang lebih modern dimana akal dapat memerdekakan diri dari pembatasan-pembatasannya. Kejadian ini disebut dengan Renaissance (1350-1600) yang berpengaruh di Eropa Selatan seperti Italia dan reformasi (1500-1650) yang mendapat banyak pengikutnya di Eropa Utara seperti di Jerman dan Swiss.

Renaissance adalah aliran yang menghidupkan kembali pada minat pada kesusastraan dan kebudayaan Yunani Kuno yang selama abad pertengahan tersisihkan. Aliran ini membelokkan perhatian yang pada abad pertengahan semata-mata diarahkan pada tulisan-tulisan keagamaan ke arah soal-soal keduniawian dan mengakibatkan timbulnya pandangan-pandangan baru. Reformasi serta perang-perang agama yang menyusul akhirnya menyebabkan manusia melepaskan diri dari penguasaan Gereja., baik di bidang spiritual dalam bentuk dogma, maupun di bidang sosial dan politik. Kemudian timbulah gagasan mengenai perlunya kebebasan beragama  serta ada garis-garis pemisah yang tegas antara soal-soal agama dengan soal-soal keduniawian, khususnya di bidang pemerintahan. Hal ini dinamakan dengan pemisahan antara “Gereja dan Negara”.

Kedua aliran pikiran di atas mempersiapkan orang Eropa Barat dalam masa 1650-1800 menyelami masa Aufklarung (abad pemikiran) beserta rasionalisme, suatu aliran pikiran yang ingin memerdekakan pikiran manusia dari batas-batas yang ditentukan Gereja dan mendasarkan pemikiran atas akal (ratio)semata-mata. Kebebasan berpikir membuka jalan untuk meluaskan gagasa ini di bidang politik. Timbullah gagasan bahwa manusia mempunyai hak-hak politik yang tidak boleh diselewengkan oleh raja dan mengakibatkan kecaman-kecaman terhadap raja, yang menurut pola yang tak lazim pada masa itu kekuasaan tak terbatas.

Kemudian dalam masa 1500-1700 telah muncul monarki-monarki absolut. Raja-raja absolut menganggap dirinya berhak atas takhtanya berdasarkan konsep Hak Suci Raja. Kecaman-kecaman yang dilontarkan terhadap gagasan abosulutisme mendapat dukungan kuat dari dolongan menengah yang mulai berpengaruh berkat majunya kedudukan ekonomi serta mutu pendidikannya.

Pendobrakan terhadap kedudukan raja-raja absolut ini didasarkan atas suatu teori rasionalistis yang umumnya dikenal sebagai kontrak sosial. Salah satu asas dari gagasan kontrak sosial ialah bahwa dunia dikuasai oleh hukum yang timbul dari alam yang mengandung prinsip-prinsip keadilan yang universal, artinya berlaku untuk semua waktu serta semua manusia. Teori kontrak sosial beranggapan bahwa hubungan antara raja dan rakyat didasari oleh suatu kontrak yang ketentuan-ketentuannya mengikat kedua belah pihak. Kontrak sosial menentukan di satu pihak bahwa raja diberi kekuasaan oleh rakyat untuk menyelenggarakan penertiban dan menciptakan suasana di mana rakyat dapat menikmati hak-hak alamnya dengan aman. Di pihak lain rakyat akan menaati pemerintahan raja asal hak-hak alam itu terjamin.

Pada hakikatnya teori-teori kontrak sosial merupakan usaha untuk mendobrak dasar dari pemerintahan absolut dan menetapkan hak-hak politik rakyat. Filsuf-filsuf yang mencetuskan gagasan ini antara lain John Locke (1632-1704) dan Montesquieu (1689-1755). Menurut John Locke hak-hak politik mencakup hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk mempunyai milik (life, liberty, and property). Montesquieu mencoba menyusun suatu sistem yang dapat menjamin hak-hak politik itu, yang kemudian dikenal dengan Trias Politica. Ide-ide bahwa manusia mempunyai hak-hak politik menimbulkan revolusi Prancis pada akhir abad ke-18, serta revolusi Amerika melawan Inggris.

Sebagai akibat pergolakan tersebut, maka pada akhir abad ke-19 gagasan mengenai demokrasi mendapat wujud yang kongkret sebagai program dan sistem politik. Demokrasi pada tahap ini semata- mata bersifat politis dan mendasarkan dirinya atas asas-asas  kemerdekaan individu, kesamaan hak, serta hak pilih untuk semua warga Negara.

 

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 2008.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: