PLURALISME BIROKRASI

Latar Belakang

Pluralisme birokrasi dirumuskan oleh Donald Emmerson sebagai karakter birokrasi di Indonesia ketika ia mengamati proses pembuatan kebijakan industri di Sumatera. Proses tersebut melibatkan banyak aktor dan banyak perdebatan di internal birokrasi. Emmerson melihat bahwa negara bukan aktor yang merespon tuntutan masyarakat.

Pendekatan Pluralisme Birokrasi

Birokrasi dipandang sebagai agen administratif yang responsif terhadap setiap kelompok kepentingan. Di Amerika, misalnya, birokrasi tidak membuat keputusan berdasarkan atas instruksi dari elit birokrasi dan jaringan formal yang hirarkhis, tetapi juga ada sumber kekuasaan lain yang mampu berkompetisi untuk mempengaruhi keputusan termasuk parpol yang tidak berhasil memperoleh posisi politik di lembaga formal.

Sumber sumber kekuatan dari kelompok kepentingan juga sangat menentukan besarnya akses dan keberhasilan dari setiap kelompok untuk memasukkan aspirasi mereka, atau bahkan menjadi pembuat kebijakan di tingkat negara. Misal, kelompok kepentingan yang memiliki sumber dana yang besar.

Keberpihakan birokrasi pluralis terhadap kelompok tertentu dalam decision making ini akan mengakibatkan sebagian kelompok kepentingan membuat konspirasi diantara mereka, dan membuka jaringan khusus dengan lembaga birokrasi. Kelompok-kelompok tertentu akan membentuk koorporatisme dengan departemen-departemen tertentu, membentuk sebuah klienelism, yang memprioritaskan hubungan mereka.

Menurut Dahl, negara yang menganut pluralisme cenderung kondusif bagi munculnya demokrasi karena mengurangi kekuasaan negara. Demokrasi disini dapat dilihat dari meningkatnya suara dalam pembuatan kebijakan publik. Jadi, meskipun masyarakat tidak dipimpin oleh mereka sendiri, namun mereka dapat menentukan mekanisme mereka dipimpin. Khususnya birokrasi, ia menjadi forum yang merepresentasikan keseluruhan kepentingan.

Masalah Dalam Pluralisme Birokrasi

Menurut Mc.Connell, model pluralisme ini menyebabkan beban pemerintah cenderung semakin besar karena tuntutan-tuntutan yang banyak dari berbagai kelompok kepentingan tetapi mereka tidak memiliki kemampuan yang sama untuk ikut mengawal proses pembuatan kebijakan di level negara, bahkan sebagian besar tidak memiliki akses sama sekali.Akibatnya, negara malah mentransfer kekuasaannya pada institusi-institusi swasta yang dibentuk untuk mengakomodasi banyaknya tuntutan dari masyarakat tersebut.

Munculnya ketidakpuasan dari kelompok-kelompok kepentingan yg tidak diakomodir tuntutannya bisa mengakibatkan deligitamasi terhadap negara.

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: