BAHAN KULIAH PERBANDINGAN POLITIK

PENGERTIAN BUDAYA

—Our concepts of culture is intended to be interactively “constitutional” one. Such an approach assumes that rather than being a sphere apart from economics, politics, and society, culture is a meaning-making medium that interacts with other forces to influence all spheres, including politics and economics. (Giddens, 1984)

—Our model of culture is a pluralized or “distributional” one. It assumes that culture is not “the undivided property of the whole society”, but is instead subject to contestation and divergent interpretation. As a result, rather than being homogenous, patterns of culture meaning tend to vary across society in interesting ways (Bourdieu, 1977)

KONSEP BUDAYA

—Dari pengertian tadi diketahui bahwa budaya pada dasarnya mengandung nilai-nilai, cara pandang yang dinamis dan tidak statis yang cenderung mengalami perubahan dari masa ke masa.

—Sejauh manakah budaya lokal bisa mempengaruhi cara-cara masyarakat untuk berhasil atau gagal dalam mencapai kemajuan perkembangan demokrasi politik?

—Dalam konteks ini, apakah budaya bisa menjadi faktor penjelas atau variabel yang berdiri sendiri atau terikat dengan variabel yang lain?

BUDAYA POLITIK

—Budaya politik adalah fenomena dalam masyarakat yang memiliki pengaruh dalam struktur dan sistem politik.

—Budaya politik adalah orientasi sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya, serta sikap individu tersebut terhadap peranan yang dimainkannya dalam sistem itu.

— Artinya, pemahaman budaya politik terletak pada dua tingkatan orientasi, yaitu sistem dan individu.

— Dari sudut individu, komponen afektif menyangkut perasaan seseorang terhadap aspek-aspek dalam sistem politik yang dapat membuat individu tersebut menerima atau menolak sistem. Dengan komponen kognitif individu tersebut memiliki tingkat pengetahuan tentang sistem politik, tokoh-tokoh pemerintah dan kebijakan yang diambilnya, atau simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politik secara keseluruhan. Dalam komponen evaluatif, orientasi politik seseorang ditentukan oleh orientasi moral. Norma-norma yang dianut seseorang menjadi dasar bagi sikap dan perilakunya terhadap sistem politik.

—Sedangkan sistem menempatkan objek politik sebagai suatu keseluruhan, termasuk perasaan tertentu seperti patriotisme dan alienasi, kognisi dan evaluasi suatu bangsa seperti “besar”, “kecil”, “kuat” atau “lemah”, serta pengertian dan evaluasi terhadap pemerintahan seperti misalnya “demokratis”, “konstitusional” atau “sosialis”.

TIPE BUDAYA POLITIK

BUDAYA POLITIK PAROKHIAL

—Terdapat pada sistem politik tradisional dan sederhana, dengan ciri khas spesialisasi yang minim dan terbatas sehingga pelaku-pelaku politik belum memiliki diferensiasi tugas yang jelas.

—Masyarakat secara umum tidak memiliki minat yang besar terhadap objek politik. Keterlibatan yang ada hanya dalam batas tertentu, yakni keterikatan pada obyek yang relatif sempit seperti keterikatan pada profesi.

—Orientasi parokhial menyatakan ketiadaan harapan-harapan thd perubahan dibandingkan dengan sistem politik lainnya.

—Misalnya, masyarakat tradisional pedalaman di Indonesia yang pranata sosial, tata nilai serta unsur-unsur adat lebih dipegang teguh daripada persoalan pembagian peran politik.

—Pemimpin-pemimpin adat atau kepala suku yang notabene adalah pimpinan politik sekaligus dapat berfungsi sebagai pimpinan agama, pemimpin sosial masyarakat bagi kepentingan-kepentingan ekonomi.

—Budaya politik parokhial memiliki kesadaran akan adanya pemusatan kewenangan/kekuasaan politik dalam masyarakat.

—Parokialisme dalam sistem politik yang diferensiatif lebih bersifat afektif dan normatif ketimbang kognitif.

BUDAYA POLITIK SUBYEK

—Memiliki frekuensi yang tinggi terhadap sistem politik, namun perhatian dan frekuensi orientasi terhadap masukan dan partisipasi sangat rendah.

—Artinya, tipe budaya suyek ini menyadari telah adanya otoritas pemerintah, akan tetapi posisinya sebagai subyek adalah posisi yang pasif. Mereka beranggapan bahwa dirinya adalah subyek yang tidak berdaya untuk mempengaruhi ataupun mengubah sistem.

—Akibatnya, mereka cenderung menerima segala keputusan yang diambil oleh pejabat yang berwenang.

—Tipe budaya subyek ini memiliki keyakinan bahwa apapun keputusan pejabat bersifat mutlak, tidak dapat diubah apalagi ditentang. Mereka pada prinsipnya mematuhi peraturan, loyal, setia terhadap anjuran, perintah serta kebijakan pimpinan.

—Orientasi budaya subyek ini biasanya muncul pada masyarakat yang tidak memiliki struktur input yang terdiferensiasi, lebih bersifat normatif dan afektif daripada kognitif.

—Masyarakat terbentuk dari struktur yang hirarkhis, seperti melalui proses kolonisasi dan keditaktoran.

BUDAYA POLITIK PARTISIPAN

—Memiliki orientasi politik yang secara eksplisit ditujukan kepada sistem secara keseluruhan. Masyarakat merealisasi dan mempergunakan hak-hak politiknya, memiliki kesadaran terhadap hak dan tanggungjawabnya. Artinya, mereka tidak begitu saja menerima segala keputusan politik.

—Warga negara dalam budaya partisipatif tidak hanya diorientasikan terhadap partisipasi aktif dalam politik tetapi juga terhadap partisipasi aktif sebagai subyek dihadapan hukum dan kekuasaan.

—Sistem politik yang mengalami perubahan bisa jadi tidak selaras dengan perubahan budaya, begitupula sebaliknya.

—Klasifikasi budaya politik di atas tidaklah bersifat mutlak, karena bisa saja terjadi dalam budaya politik partisipan, masih seringkali terdapat warga negara yang kurang menyadari fungsinya sebagai warga negara, mereka cenderung diam tanpa alasan.

—Klasifikasi budaya politik di atas pada perkembangannya bisa menciptakan tipe budaya politik campuran ,yaitu (a) kebudayaan subyek parokhial; (b) kebudayaan subyek partisipan; dan (c) kebudayaan parokhial partisipan.

KEBUDAYAAN SUBYEK-PAROKIAL

—Sebagian besar penduduk menolak tuntutan-tuntutan eksklusif masyarakat kesukuan atau desa atau otoritas feodal dan telah mengembangkan kesetiaan terhadap sistem politik yang lebih kompleks dengan struktur politik pemerintahan yang terpusat.

KEBUDAYAAN SUBYEK-PARTISIPAN

—Dalam proses peralihan, kekuasaan parokhial dan lokal (jika ada), mungkin akan mendukung pembangunan infrastruktur demokratis. Misal; keberadaaan kelompok-kelompok pedagang, komunitas religius, penguasa-penguasa lokal di Inggris menjelma menjadi kelompok kepentingan yang pertama dalam perkembangan demokrasinya.

—Sebagian besar penduduk telah memperoleh orientasi input dan serangkaian orientasi pribadi sebagai seorang aktivis, sedang yang lainnya masih berorientasikan pada struktur pemerintahan otoritarian dan orientasi probadi yang pasif.

KEBUDAYAAN PAROKHIAL-PARTISIPAN

—Persoalan di wilayah transisi pembangunan budaya ini adalah memperkenalkan kultur partisipan ditengah dominannya budaya parokhial di tengah masyarakat.

—Melakukan penetrasi terhadap sistem-sistem parokhial untuk mengembangkan orientasi input-output secara simultan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: