CATATAN KULIAH PHA

Filsafat Tanah

Filsafat = Ilmu bagaimana mencari kebenaran. Dalam ajaran agama kita filsafat itu disebut tasawuf. Filsafat tanah =suatu dalil yang tidak dapat dibantahkan.

Pandangan filsafat tanah :

–          Tanah adalah sumber hidup bagi manusia. Selama hayatnya manusia, tanah manapun di dunia ini dibutuhkan karena di atas tanah inilah dapat dikatakan hampir semua kegiatan manusia dilakukan (lahir, berjalan, berkembang biak dan mati)

–          Begitu kuat dan eratnya hubungan manusia dan tanah, maka paham filsafat tanah apabila manusia tidak mempunyai tanah ia dianggap tidak sempurna. Sebab tanah merupakan urat nadi dalam kehidupan manusia

–          Pandangan agama Islam tentang tanah, bahwa nabi Adam diciptakan Tuhan dari tanah, maka secara hakiki asal kejadian manusia (Adam) berasal dari tanah kemudian akan kembali pada tanah pula. Tanah atau bumi adalah medan bagi kegiatan manusia dalam memenuhi panggilan dan kepercayaan Tuhan kepada khalifah di bumi ini. Oleh karena itu tugas manusia di bumi ini adalah iman dan perbuatan. Perbuatan yang baik (amal saleh) berarti membangun di bumi dan perbuatan buruk berarti merusak tanah dengan segala isinya.

Terciptanya Adam bagi Tuhan di alam ini mempunyai dua tugas yakni:

  1. Memperbanyak manusia – perkawinan
  2. Memakmurkan bumi – kebahagiaan

–          Sedemikian besarnya kebutuhan manusia akan tanah, sampai-sampai orang tidak segan untuk menumpahkan darah, mengorbankan jiwanya untuk memperoleh serta mempertahankan sebidang tanah. Untuk mempertahankan sejengkal tanah tidak segan dan tidak takut untuk mengorbankan nyawa. Tanah merupakan harga diri yang akan dibela mati-matian dengan seluruh jiwa raga. Bersifat sakral

–          Tanah bersifat magic religius = 1. Berburu, berkebun, mendirikan kamp 2. Tempat tinggal, tempat usaha memberi makan, sumber hidup bagi pohon, binatang, sungai dan manusia 3. Tempat makan, tempat roh halus, harga diri

–          Hal ini berlaku bagi siapa saja, bahwa setiap ingin mendominasi tanah akan dimusuhi

–          Perkembangan zaman yang semakin melaju, terlebih di masa pembangunan saat ini, tampaknya tanah semakin dibutuhkan entah sebagai faktor produksi atau sebagai ruang tempat usaha atau pemukiman. Permasalahan tanah teramat luas dan menyangkut atau merambah banyak segi kehidupan manusia dalam masyarakat

–          Masalah tanah adalah sangat aktual bagi manusia dimna saja. Terutama dalam masa pembangunan, secara hipotesis dapatlah dikatakan bahwa tanah adalah faktor penting yang berpengaruh atas jalannya pembangunan

–          Timbulnya konflik pertanahan dewasa ini, bila dicermati modus operasinya bukan disebabkan tidak adanya peraturan per UU nya yang memadai, bukan tidak adanya manusia yang mampu melaksanakannya melainkan karena kurangnya menguasai dan menghayati bidang agraria

–          Oleh sebab itu semua pihak dalam hal ini, sudah saatnya kebijakan pertanahan dikaji ulang apakah sudah mengacu pada UUPA? Selain itu apakah pelaksanaan sesuai? Serta diberi latar belakang sikap politik yang lebih tegas kemana mau dibawa…

Konsepsi Politik dan Hukum Agraria

Konsep = mengandung pengertian, definisi, indikator

Yang dimaksudkan dengan istilah “politik” dalam agraria adalah politik dalam arti “policy” dan bukan dalam arti “politics” (kekuasaan)

Definisi menurut para ahli :

White W. Welburn

“Kebijakan suatu deretan tujuan yang oleh suatu badan pemerintahan diusahakan untuk dicapai dan cara-caranya secara sadar akan digunakan dalam usaha mencapai suatu tujuan”

J.M.Mitchell dan W.C.Mithchell

“Kebijakan=pengambilan kebijakan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya”

Miriam Budiardjo

“Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh sekelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu”

Pengertian “hukum” dalam agraria yaitu hukum yang sifatnya berupa kaedah, norma, aturan baik tertulis maupun tidak tertulis

Pengertian “agraria”:

Secara klasik pengertian agraria berasal dari Yunani “ager” yang berarti tanah/tanah pertanian/ladang, ada juga yang mengartikan sebagai soal-soal pertanian, sehingga kalau terdengar perkataan agraria segera pikirannya tertuju pada pertanian dan tidak aneh apabila selanjutnya mengartikan hukum agraria sebagai hukum mengenai pertanian.

Bagi kita pengertian ini dahulu kiranya bisa diterima karena bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa “agraris” artinya sebagian besar bangsa Indonesia tinggal di pedesaan dan hidupnya bercocok tanam.

Utrecht mempergunakan pengertian “agraria” sebagai sinonim dari tanah. Jadi hukum agraria disamakan luas/isinya dengan hukum tanah.

Pengertian agraria itu memang mencakup tanah (pertanian), tetapi dalam perkembangan sekarang, pengertian agraria tidak terbatas pada pengertian tanah, melainkan mencakup hal-hal yang lebih luas dari pengertian tanah.

Dijajaki baik dalam UUD 45 (pasal 33 (3) maupun UUPA tidak disebutkan secara tegas apa yang dimaksud dengan agraria. Tetapi jika dilihat pasal 3 UUPA yang berbunyi : Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat…. dst

Sehingga dapatlah ditafsirkan dan ditarik pengertian bahwayang diatur oleh hukum agraria adalah bumi, air dan ruang angkasa. Selanjutnya bila diamati juga pasal 1 (2) UUPA yang menyebutkan : Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan YME

Objek Politik dan Hukum Agraria

Adalah apa yang ditentukan dalam pasal 33 ayat 3 UUD 45: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Yang diatur oleh agraria meliputi: bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya atau dengan perkataan lain sumber-sumber alam.

Oleh karena itu dapat dikatakan pengertian “agraria” dengan “ tanah” adalah tidak sama. Tanah merupakan bagian dari bidang agraria yang merupakan sumber alam. Akan tetapi kebanyakan orang sudah mempergunakan istilah agraria diidentikkan dengan tanah, maka dapatlah dibedakan pengertiannya: agraria dalam arti luas BA+RA (Bumi, air dan ruang angkasa) dan dalam arti sempit (permukaan bumi=tanah)

Dalam mata kuliah Politik dan Hukum Agraria, kita hanya mempelajari agraria dalam arti sempit yaitu permukaan bumi/tanah.

Masalah Pokok Pertanahan

  1. Wilayah (manusia semakin hari semakin bertambah, sedangkan tanah tidak akan pernah bertambah)
  2. Kekayaan alam
  3. Keadaan alam
  4. Tekhnologi = bagaimana mengelola keadaan alam itu, bagaimana memelihara tanah, bagaimana memanfaatkan tanah, bagaimana mengurus tanah

Dengan demikian perhatian Politik dan Hukum Agraria berpusat pada 3 faktor yang saling terkait yakni :

  1. Faktor manusia dari sudut ideologi, politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, dan lembaga-lembaga masyarakat yang berhubungan dengan tanah dan hasilnya
  2. Faktor adanya hubungan manusia dengan tanah yang bersifat relatif abadi
  3. Faktor tanah sebagai bagian dari SDA

Jika ketiga faktor di atas tidak disikapi dengan baik maka akan timbul masalah:

  1. Hubungan manusia-tanah ( masalah hak tanah/kepemilikan=> perampasan, penggusuran)
  2. Hubungan manusia-manusia-tanah (tidak semua orang mempunyai tanah, sehingga menimbulkan adanya orang yang menggarap tanah milik orang lain, seperti bagi hasil antara penggarap dengan pemilik tanah/ sewa menyewa tanah
  3. Penggunaan tanah => faktor produksi/ruang space ( jumlah manusia semakin bertambah tentu memerlukan ruang untuk kehidupannya, sehingga faktor produksi terhambat. Misal alih fungsi lahan, tanah yang digunakan untuk persawahan, dialih dengan perumahan penduduk. Sehingga negara kita yang dulunya pengekspor beras, sekarang sudah kekurangan beras karena adanya alih fungsi lahan.
  4. Jumlah tanah-luas tanah tetap(Jumlah penduduk yang meningkat, sedangkan luas tanah tetap maka akan menimbulkan harga tanah yang semakin tinggi. Sehingga akan menimbulkan kehidupan yang tidak wajar bagi petani
  5. Kualitas-lokasi tanah (Jika suatu tanah dengan kualitas yang subur dan lokasinya strategis tentu akan menentukan harga tanah yang mahal dibandingkan tanah yang kualitasnya buruk/tandus dan lokasinya kurang strategis
  6. Lokasi penduduk-kualitas manusia(Kesenjangan pembangunan karena ketidakmerataan sehingga berpengaruh dengan pertalian penduduk, kualitas=tanah akan bermanfaat jika dapat digunakan dengan sebaik-baiknya oleh manusia/seoptimal mungkin. Kualitas penduduk=pendidikan, kesehatan.

Bagaimanakah solusi atas permasalahan-permasalahan tanah tersebut? Dengan mempelajari Ilmu Politik dan Hukum Agraria

Solusi dalam kerangka ilmu pengetahuan :           – Politik Pertanahan

– Politik Hukum Agraria / Hukum Agraria

– Politik Pertanian ( Agricultur Policy)

– Ekonomi Pertanian (Agricultur Economy)

– Ekonomi Pertanahan ( Land Economic)

– Sosiologi Pedesaan (Rural Sociology)

 

 

Struktur Agraria Sebelum Penjajah

Ditelusuri perjalanan kehidupan manusia terutama hubungan manusia dengan tanah maka dapat dibedakan menjadi 3 tahap:

1)      Manusia hidup mengembara (nomaden). Mereka mengembara bersama, mencari makan di hutan atau berburu bersama dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Tahap ini belum ada status hubungan antara manusia dengan tanah. Masalah tanah antar anggota belum ada, melainkan hanya terbatas pada masalah wilayah perburuan saja.

2)      Manusia mengenal “bercocok tanam”. Pada tahap ini manusia mulai menetap di suatu tempat tertentu selama menunggu hasil panen. Di tahap ini mulai ada sesuatu yang mengikat manusia untuk tinggal di tempat tertentu dalam waktu yang agak lama. Pada tahap ini suku bangsa terdiri dari beberapa golongan, yaitu: bercocok tanam (petani), mengembara/berburu, dan penjaga tapal batas. Ikatan alam ini semakin kuat oleh cara beternak yang juga mulai dikenal manusia bersama dengan pengenalan cara bercocok tanam.

3)      Manusia menggunakan “ternak” untuk membantu usahanya. Pada tahap ini kehidupan manusia bertambah baik dengan ditandai harapan

–          kehidupannya mulai terjamin

–          Produktivitas pertanian meningkat

–          Ditemukan jenis tanaman baru

–          Diciptakannya alat pertanian

–          Kecendrungan hidup sudah menetap (keadaan ini menimbulkan batin antara manusia dengan wilayah tertentu (ketergantungan sangat kuat)

Perubahan terjadi terhadap golongan suku bangsa, karena petani sangat makmur dibandingkan dengan para pemburu dan penjaga tapal batas, sehingga timbulah kecemburuan. Kemudian penjaga batas berontak dan merebut hasil pertanian dan tanah pertanian. Maka berkuasalah para penjaga batas. Sehingga timbulah apa yang disebut yang kuat yang menang. Penjaga batas menjadi tuan tanah. Kemudian timbul suku lain dari luar daerah yang menyerbu dan mengalahkan penjaga batas, untuk menjadi tuan tanah.

 

Tuan tanah:  Memiliki tanah luas, menguasai seluruh penduduk/masyarakat, menguasai kekayaan alam dan yang terkandung di dalamnya.

Pengawal daerah dan tuan tanah tumbuh menjadi raja dan bangsawan

Persepsi masyarakat terhadap raja:

–          Sebagai Dewa / keturunan Dewa

–          Pemegang kekuasaan dan sebagai pusat konsentrasi “magic” seluruh daerah/kerajaan bersama dengan pusaka kerajaan yang dianggap keramat

–          Sebagai kesatuan dengan kerajaan, artinya segala sesuatu yang ada di wilayahnya (tanah) dianggap miliknya dalam arti kata bukan milik raja perseorangan melainkan hanya pernyataan hormat kepada raja saja.

–          Kode etik yang mengatur kekuasaan raja adalah adil paramarta. Raja budiman selalu berbuat adil dan berkehendak baik untuk rakyatnya.

 

Meski segala yang ada di wilayahnya (tanah) dianggap milik raja tetapi kekuasaan raja sebetulnya masih terbatas terutama terhadap “tanah ulayat” yang dimiliki masyarakat hukum. Akan tetapi lambat laun hukum tersebut didesak, dilanggar, dibatasi, bahkan bila perlu dianggap tidak ada

Tindakan raja:

  1. Keharusan bagi penduduk untuk menyerahkan hasil pertanian (hutan) + sedikit ganti rugi
  2. Mengambil sebagian dari tanah masyarakat. Hukum yang belum di buka untuk dijadikan tanah pertanian / diberikan kepada saudaranya/pejabatnya. Sehingga timbul apa yang disebut dengan sistem aparage. Yaitu suatu sistem, tanah tersebut oleh para pejabat tidak digarap sendiri melainkan diserahkan pada “bekel” untuk mengurusnya.

Disamping raja, golongan gereja pun ikut juga menguasai dan memiliki luas tanah yang diperoleh dari petani yang melaksanakan “nadar” (Nazar). Secara lambat laun, misal petani yang sakit bernazar jika sembuh akan memberikan tanahnya kepada golongan gereja.

Menyusul golongan pedagang dan pengrajin tumbuh menjadi golongan kaya raya sehingga dapat membeli dan menguasai tanah yang luas dan tidak jarang menjadi tuan tanah.

Golongan semacam inilah sebagai cikal bakal timbulnya yang dinamakan kaum “feodal/feodalisme” yaitu golongan sosial ekonomi yang berdasarkan pengabdian masyarakat pada seorang tuan tanah/bangsawan.

Ciri-ciri feodalisme:

  1. Tanah milik raja/bangsawan
  2. Rakyat milik raja/bangsawan
  3. Rakyat hanya menjadi penggarap tanah dan tidak berhak memilikinya.
  4. Hasil garapan, petani wajib menyerahkan setengah dari hasil garapannya.

Golongan tersebut di atas semakin memperkukuh kekuasaanya dengan meningkatkan usahanya melalui produk pertanian dan perdagangan serta melakukan hubungan dengan luar negeri untuk melakukan perdagangan untuk memasarkan hasil produksinya. Dengan menggunakan prinsip ekonomi untuk menekan harga mentah untuk mendapatkan keuntungan yang besar, maka didatangkan bahan-bahan dari luar daerah.

Keadaan tersebut dianggap kurang menguntungkan bagi sektor-sektor agraria dalam negeri, akhirnya tumbuh nafsu untuk mencari bahan mentah yang murah di negara lain maka lahirlah kolonisasi dan perampasan tanah pertanian milik rakyat pribumi di daerah kolonisasi oleh orang pendatang.

Politik Agraria Penjajah

Struktur agraria sebelum penjajah yang didominasi para penguasa kerajaan telah membuktikan bahwa terhadap penguasaan tanah, rakyat memang tidak pernah memiliki tanah, rakyat hanya sebagai penggarap tanah dilimpahkan oleh raja dengan kewajiban membayar upeti.

Politik agraria penjajah yang berlangsung 3,5 abad tampaknya penguasaan tanah bagi rakyat mengalami pasang surut untuk memperoleh/memperjuangkan haknya kembali

Motif koloni: kepentingan dagang/bisnis=>memperoleh kekuasaan=>politik proteksionisme

Motif Penjajahan Belanda

Politik dagang (monopoli) pada masa VOC (1602-1800) dibentuk atas inisiatif pengusaha Van Oldenbarneveldt. Tujuan VOC mendapatkan hak monopoli atas perdagangan rempah-rempah, apabila perlu menundukan pulau-pulau penghasil rempah-rempah.

Masa VOC diterapkan politik pertanahan berkaitan di bidang pertanian yang dikenal sangat menindas rakyat:

  1. Contingenten: berupa pajak atas hasil pertanian yang harus diserahkan kepada pengusaha kolonial (kompeni) yaitu sebagian dari taninya tanpa bayar se sen pun
  2. Verpilichte leverenten: suatu bentuk keputusan bersama dari kompeni + para raja tentang kewajiban rakyat menyerahkan seluruh hasil panen dengan pembayaran / harga yang sudah ditetapkan secara sepihak
  3. Roerendiensten :yg dikenal dengan nama kerja rode, yaitu disuruh kerja tanpa upah

Indonesia dijajah oleh Belanda, awalnya oleh para pengusaha yang dikenal dengan VOC kemudian tahun 1800 bubar, kemudian penjajahan diambil alih oleh negara Belanda. Gubernur pertama Belanda yang ke Indonesia bernama Daendeles (Herman Wiliam) pada tahun 1808.

Politik tanah “Partikeler” (Daendeles (1808-1811). Di masa ini tanah diperjualbelikan kepada orang asing sehingga timbul tuan tanah (menguasai semacam wilayah kecil dan rakyat diperlakukan sebagai budak.

Pada saat itu terjadi perang antara Inggris dengan Belanda. Inggris menang dan kemudian menjajah Indonesia. Kemudian Gubernurnya datang ke Indonesia bernama Thomas Stanfort Raffles

Masa Gubernur Jenderal Raffles (1811-1816) menerapkan politik pertanahan dengan Domein Theory (semua tanah milik pemerintah). Teori ini berupa hasil penyelidikan yang dibentuknya, yang diketuai oleh Colin Mac Kinzie dan sekaligus merekomendasikan pada pemerintah cara yang terbaik menggunakan tanah secara maksimal.

Berpegang pada temuan dan rekomendasi komisi tersebut, Raffles kemudian membuat sistem penarikan pajak bumi dikenal dengan istilah Landrente. Petani dianggap sebagai penyewa (pachter), sehingga wajib membayar pajak sebesar 1/5 hasil bumi dan 2/5 hasil tanah garapan.

Pada tahun 1816 terjadi peperangan lagi antara Inggris dengan Belanda yang ingin balas dendam. Peperangan tersebut dimenangkan Belanda, dan Belanda kembali menguasai Indonesia. Didatangkan Gubernur Belanda ke Indonesia yang bernama Van Der Bosch.

Politik Cultur Stelsel (Van Der Bosch 1830-1854) masa ini dikenal kebijakannya yang menindas rakyat. Para petani dipaksa menanam tanaman tertentu untuk kepentingan eksport. Sedangkan petani yang tidak mempunyai tanah dipaksa menyumbangkan tenaganya selama 66 hari setiap 1 tahun. Kebijakan ini ditentang oleh Multatuli (Max Havelar) kemudian timbul kembali perusahaan swasta-swasta dan dihapusnya sistem tanpa upah, petani pada masa ini sudah diberi upah.

Politik hukum “Domein Klaring” (agraria wets 1870 No.55 agraris Besluit no 118 beserta peraturan pelaksanaan (RR IS) Kebijakan yang dibuat lebih berpihak pada pihak asing (Pluralisme dan dualisme) dari pada bumi putera. Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 (agraris besluit) berbunyi : semua tanah yang oleh pihak ketiga tidak dapat dibuktikan hak eigendomnya adalah domein negara. Kebijakan ini ditentang oleh Van Vollenhoven

Politik eteis merupakan politik tanah terhadap penjajah sebagai desakan dari partai-partai politik di negara Belanda untuk mengubah politik kolonialnya yang mengarah pada kesejahteraan harus diutamakan, pelopor gerakan ini: Baron Van Bedem 1891, Van Deventer 1899)

Politik ini kandas, karena penduduk sudah terlanjur miskin, sebagai dampak campur tangan penjajah dalam urusan tanah sehingga penduduk bumiputera kehilangan kesejahteraan. Keadaan demikian berjalan terus sampai pada pendudukan Jepang. Struktur agraria bukan bertambah membaik sebaliknya semakin ruwet dan ketidakpastian.

 

Ketidakpastian hak atas tanah:

Sudut hukum (tidak ada kesatuan hukum), Sudut tertib hukum (simpang siur), sudut subjek (berbeda-beda), sudut menguasai tanah (tidak seimbang dari segi luas tanah), sudut penggunaan (tidak seimbang)

Ketidakpastian ini berakhir setelah Indonesia merdeka, hingga berlakunya UUD 45. Maka melalui pasal 33 (3) UUD 45 ini politik pertanahan ingin diwijudkan.

Politik dan Hukum Agraria Nasional (UUPA)

Dasar hukum UUPA : Pancasila dan UUD 1945

Pancasila sebagai legalitas hukum (kaedah dasar) yang dapat mempengaruhi bangsa Indonesia (Individu, masyarakat, negara) nantinya. Sudah merupakan kehendak dan tekad bagi pendiri bangsa / Pemerintah RI guna mencapai tujuan tersebut oleh pembentuk UUD Proklamasi tahun 1945, telah berhasil menempatkan Pancasila pada Pembukaan UUD 1945 sebagaimana ditetapkan/disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

Pancasila (kaedah normatif yang mengikat) mempunyai :

  1. Bentuk (Pembukaan UUD 45 alinea keempat)
  2. Isi (TAP MPR/II/1978…P4≠ tafsir Pancasila yang berisi : 1. Cita negara. Dirumuskan sebagai cita yang hidup dalam masyarakat yang telah ada sebelum negara kita didirikan. 2. Cita hukum (rechtsidee), mengandung norma-norma paling mendasar yang berfungsi sebagai pembimbing perumusan norma-norma hukum yang lebih rendah atau dengan kata lain sebagai bintang (leitstern) yang akan membantu perumusan norma-norma hukum yang berada di bawahnya.

Karena pembukaan memuat cita negara, cita hukum yang merupakan kaedah fundamental negara (staatsfundamentalnorm) . Maka menurut Prof. Notonagoro bahwa kedudukan pembukaan lebih tinggi daripada batang tubuh UUD 45 dan pembukaan ini tidak dapat diubah oleh siapapun dengan jalan apapun termasuk oleh MPR hasil PEMILU.

Tegasnya karena Pancasila itu tercantum dalam pasal-pasal UUD 45, berarti bahwa dasar berlaku dan legalitas UUD 45 terletak pada Pancasila

UU yang melaksanakan pasal 33 (3) UUD 45 ini adalah UU pokok agraria no.5 tahun 1960 (UUPA) seperti yang tercantum.

Dengan demikian, dasar berlaku dan legalitas UUPA no.5 tahun1960 pasal 2 ayat (1) ini adalah UUD 45 pasal 33 ayat (3)

Pembentukan UUPA : 1. Berdasarkan hukum adat dan 2. Dipengaruhi hukum perdata barat

Hukum adat peranannya banyak mewarnai badan pembentuk UU karena pada saat UUPA diproses dan dibentuk tidak terlepas dari pola pikir hukum adat. Sebaliknya jika terdapat kekurangan-kekurangan dalam hukum agraria adat dilengkapi oleh hukum agraria barat. Atau dengan perkataan lain resepsi agraria asing (barat) ke dalam hukum agraria adat sifatnya hanya melengkapi saja.

Pola pikir hukum adat ini dalam UUPA dapat dilihat sebagaimana tercantum pada pasal 5 UUPA berbunyi:

Hukum yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam UU ini dan dengan peraturan perundangan lainnya. Segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum-hukum agararia.

Jadi hakekatnya UUPA adalah hukum agraria adat dengan “baju baru” yaitu hukum agraria adat yang diberi bentuk tertulis (bentuk UU) dan yang telah disempurnakan serta disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat modern.

Hukum adat :     Budi Harsono (disneer=dibersihkan cacatnya)

Sudarjo Gautama (directool=dihilangkan pertentangannya)

Sukardi ( dihilangkan sifat kedaerahannya)

AP Parlidungan (sesuai kesadaran hukum masyarakat Indonesia)

Hukum barat= pengaruhnya juga tampak di dalam rumusan pasal-pasal UUPA meski sifatnya hanya melengkapi saja terutama sekali berkaitan pada hak kebendaan atas tanahmenurut Sistem Hukum Perdata Barat.

Hak-hak kebendaan                       Eigendom HM

Erfpacht Hbu                      Sifatnya dot        diadilkan

Opstal HGB                                                         dibebani h.tanggungan

Jaminan hutang

Sifat hak-hak kebendaan (hukum barat) demikian, ternyata telah dimasukan dan dirumuskan pada hak-hak kebendaan hak atas tanah yang diatur dalam UUPA no.5 tahun 1960 meski yang dikonversi hanya istilah saja namun hakekatnya sama, misalnya rumusan hak milik (pasal 20,25), hak guna usaha (pasal 28, 30) dan hak guna bangunan (35, 39)

Dalam rangka pembaharuan politik dan hukum agraria nasional, kita harus menerima kenyataan bahwa hukum barat tidak selalu bersifat negatif, melainkan masih banyak yang positif. Untuk itu dalam kita ingin maju hendaknya jangan menutup mata akan kekurangan-kekurangan yang ada pada sistem hukum yang dimiliki, seyogyanya harus bekerja keras untuk menutupi kekurangan itu dengan mengambil apa yang kita perlukan dari hukum barat (asing)

Proses terbentuknya UUPA : 1. Panitia Agra Yogya 2. Panitia Agra Jakarta 3. Panitia Soewarjo 4. Rancangan Soenarjo 5. Rancangan Soedjarwo.

Dimulai pada tahun 1948 sejak terbentuknya panitia agraria secara berurutan dengan maksud menyusun dasar-dasar hukum agraria baru yang akan menggantikan hukum agraria warisan dari penjajahan (kolonial)

RUUPA                 DPR GR (Gotong Royong)                             disetujui secara bulat pada 14 Agustus 1960

Pengesahan dan Pengundangan

Pada hari sabtu 24 September 1960 RUU yang telah disetujui oleh DPR GR itu disahkan oleh Pres Soekarno menjadi UU no.5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria yang menurut diktum kelimanya dapat disebut UUPA

Diundangkan dalam lembaran negara RI tahun 1960 no.104 sedangkan penjelasannya dimuat dalam tambahan lembaran negara no.2043 dan terus berlaku.

Tinjauan secara politis

Lahirnya UUPA merupakan suatu kemenangan ribuan rakyat tani Indonesia, sehingga pada 24 September 1960 ditetapkan sebagai hari tani, karena merupakan perjuangan rakyat tani dari sistem feodal atas tanah dan objek pemerasan kaum modal asing

 

 

UUPA dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat tani serta keadilan bagi negara. Adanya penekanan tujuan tersebut secara khusus paling tidak didasarkan atas:

  1. Sebelum penjajahan petani telah menjadi objek permainan politik para penguasa baik lokal (raja) maupun asing (penjajah), mereka hampir tidak pernah mengenal istilah “hak” tetapi terbiasa dengan istilah “kewajiban”
  2. Rakyat tani telah memberikan andil yang tidak kecil dalam perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan dalam arti memperjuangkan untuk memperoleh kembali atas tanah yang telah dirampas

Berlandaskan tujuan tersebut lahirnya UUPA telah menerapkan suatu prinsip “tanah untuk tani”

  1. Orang tidak terlibat langsung dengan produksi pertanian, dilarang memiliki tanah= tuan tanah dihapuskan
  2. Petani harus mempunyai tanah minimal 2 ha

 

 

Hubungan Bangsa Indonesia dengan Tanah

Kita yakini bersama bahwa seluruh BA+RA yang ada di dalam wilayah Indonesia pada dasarnya merupakan pemberian anugerah dan karunia Tuhan YME sebagai kekayaan nasional yang patut disyukuri

Secara yuridis berarti pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa hubungan bangsa Indonesia dengan BA+RA adalah merupakan hubungan “kepunyaan” (hak milik bangsa Indonesia), yang baru akan berakhir bersamaan dengan lenyapnya banngsa Indonesia di muka bumi ini.

Hubungan Hukum antara Bangsa Indonesia

Kekuasaan negara atas tanah

Kehidupan modern sekarang, setiap orang selalu hidup dalam ikatan suatu negara.

Logeman (1954), negara itu adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat. Tegasnya disini terlihat bahwa negara itu adalah merupakan suatu organisasi kekuasaan yang akan mengarahkan kekuasaan tersebut untuk melindungidan mensejahterakan rakyat

Keluar (eksistensi dalam masy internasional)

Negara – kekuasaan

Ke dalam (tertuju kepada wilayah dan apa saja yang ada di dalamnya

individual

Kekuasaan -wewenang (umum) – isi – berbeda kepentingan                      golongan

Moderat (individu dan golongan

 

Negara bersifat moderat (Indonesia) : apabila ia selalu menciptakan keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan individual, kekuasaan negara tidak bersifat mutlak akan tetapi kekuasaan itu tetap ada (tujuan nasional)

Hubungan negara dengan tanah

Bila dirangkum (literatur agraria) ada 3 teori yang memberi kemungkinan sifat hubungan antara negara dan tanah, antara lain:

Teori 1 : memberikan kedudukan kepada negara sama dengan kedudukan perorangan (privaat rechtelijk)… tanah. Kelemahan : pemberian ini jelas bertentangan dengan kedudukan negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat

Teori 2 : memberikan kepentingan golongan, tanah tidak boleh dimiliki oleh individu.Hak milik dimiliki secara sama rata. Contoh negara komunis

Teori 3 : Negara tidak diberi kedudukan sebagai badan privaatrechtelijk maupun badan publicrechtelijk. Negara sebagai personafikasi / pengeluaran dari seluruhrakyat. Negara menjadi pendukung kesatuan rakyat dan tidak terpisah atau terlepas dari rakyatnya

Politik hukum agraria nasional mengambil pandangan teori 3 yaitu negara sebagai personafikasi dari seluruh rakyat sesuai dengan kedudukan negara sebagai organisasi kekuasaan dari rakyat/bangsa. Hubungan negara Indonesia dengan tanah adalah hubungan menguasai / hak menguasai sebagai perlimpahan dari bangsa Indonesia.

Secara konstitusional hubungan hak menguasai negara terhadap tanah diberikan pengaturannya secara tegas dalam UUD45 pasal 33 ayat 3  yang berbunyi:

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”

Apa yang dimaksud “dikuasai” (pasal 33 ayat 3 UUD45) ?

Menurut Moh Hatta: “dikuasai” oleh negara tidak berarti negara sendiri menjadi penguasa, usahawan atau “ondernemer” melainkan sifatnya mengatur (membuat peraturan) guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula “penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal”

Menurut Wiyono :kata “dikuasai”, negara bukan menjadi pemilik dari BA+RA tetapi hanya sekedar mengurusi saja. Sedangkan pemiliknya merupakan karunia Tuhan YME

Isi Wewenang Hak Menguasai dari Negara

Perlimpahan wewenang dari bangsa Indonesia… Negara untuk menguasai BA+RA. Sebagai badan penguasa pada tingkatan tertinggi, disertai kewajiban yaitu agar penggunaannya ditujukan untuk mencapai sebesarnya kemakmuran rakyat (pasal 2, ayat 2 &3)

Wewenang negara terhadap hak menguasai, yaitu:

  1. A. Wewenang ke dalam
    1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan BA+RA. Termasuk dalam wewenang ini adalah : a. Membuat suatu rencana umum mengenai penggunaan BA+RA untuk berbagai macam kepentingan yang bersifat politis, ekonomi, sosbud (Pasal 14 UUPA). b. Mewajibkan pemegang atas hak tanah untuk memelihara tanahnya (kesuburan) dan mencegah kerusakan (Pasal 15 UUPA). c. Mewajibkan agar setiap pemegang hak atas tanah mengerjakan sendiri tanahnya (pasal 10 UUPA). d. Mengatur cara-cara pembukaan tanah, pemungutan hasil hutan (pasal 46 UUPA)
    2. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan BA+RA. Termasuk kewenangannya antara lain : a. menentukan macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh manusia Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum (pasal 16 UUPA) b. Mengusahakan agar sebanyak mungkin orang yang dapat mempunyai tanah dengan menentukan luas maksimum dan minimum penguasaan tanah (pasal 7 jo 17 UUPA)
    3. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang berkaitan dengan BA+RA. Termasuk wewenang ini, antara lain: a. Mengatur pelaksanaan peralihan hak atas tanah, seperti jual beli, sewa menyewa hibah, wakaf, warisan (pasal 26) b. Mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah RI untuk menjamin kepastian hukum. (Pasal 19 UUPA)
    4. B. WEWENANG KE LUAR
      1. Menegaskan bahwa hubungan bangsa Indonesia dengan BA+RA dalam wilayah Indonesia bersifat abadi maksudnya hubungan tersebut tidak dapat diputuskan oleh siapapun (pasal 26 UUPA)
      2. Menegaskan bahwa orang asing tidak dapat mempunyai hak milik dengan BA+RA, hanya warganegara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan penuh dan kuat (Pasal 9 jo 21 UUPA)

 

Agraria Reform (Perombakan Agraria)

Tujuannya :

  1. Merombak struktur agraria penjajah
  2. Mencabut beberapa peraturan penjajah
  3. Mewujudkan tujuan UUPA

 

  1. Merombak Struktur Agraria Penjajah

–          Mewujudkan UUPA yang bersifat nasional

–          Mengelola potensi SDA secara bijaksana

–          Memperbaiki hubungan manusia dengan tanah

 

  1. Mencabut Beberapa Peraturan Penjajah

–          Agrarischewet (s 1870 No.55) beserta ketentuan pelaksanaan lainnya dalam pasal tersebut

–          Domein veklaring (s 1808 No. 58) antara lain meliputi daerah (Sumatera, Manado, Kalsel dan Kaltim)

–          Buku BW II (bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan hipotek masih berlaku

  1. Mewujudkan Tujuan UUPA

–          Meletakan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur

–          Mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan

–          Memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya

Politik pertanahan (land policy), langkah-langkahnya :

  1. Military security = batas wilayah, ketergantungan pada negara lain
  2. Landreform=penataan kembali tanah, menghilangkan keresahan sosial, sengketa tanah, pemberontakan petani, alasannya : a. Insan politik (bebas menggarapnya) b.Hasil yang cukup optimal c. Kewajiban sosial
  3. Fragmentasi= alih fungsi lahan dikurangi

Absentee=(kecuali ) orang yang mempunyai tanah sendiri, mengerjakan sendiri tanahnya tersebut, (tinggal di wilayah tersebut, dengan alasan khusus / mempunyai izin

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: