TEORI NEGARA (BUKU ARIF BUDIMAN)

”Untuk kepentingan umum”. Istilah inilah yang kita sering dengar dalam pidato-pidato para pejabat Negara, dan dalam tulisan-tulisan para sarjana ilmu sosial kita tentang negara. Hal ini merupakan kepercayaan yang tulus dari orang-orang itu dan juga merupakan sesuatu yang mau disebarluaskan di kalangan masyarakat, agar Negara memiliki kekuasaan untuk memerintah. Negara itu dikatakannya sebagai lembaga yang netral, tidak berpihak, berdiri di atas semua golongan masyarakat dan mengabdi pada kepentingan umum.

Hal itu biasanya dipakai sebagai pembenaran terhadap penggunaan kekuasaan Negara untuk memaksa seseorang atau sekelompok warga agar bersedia mematuhi keinginan Negara. Warga harus patuh tanpa adanya protes, karena Negara itu dikatakan dalam bertindak bukan untuk kepentingan pribadinya, melainkan sebagai pelaksana yang netral dari kepentingan umum.

Ideologi Negara netral merupakan ideologi yang ampuh bagi keabsahan berkuasanya sebuah Negara. Keabsahan ini sangat perlu karena kekuasaan yang diberikan kepada Negara sangat besar. Negara berhak menggunakan kekerasan jika warga Negara tidak mematuhi peraturan yang dimiliki Negara. Bahkan mencabut nyawa melalui eksekusi hukuman mati, negara berhak melakukannya bila warga melakukan pelanggaran terhadap Negara yang dianggap mewakili kepentingan umum.

Pandangan Negara sebagai lembaga netral sebenarnya hanya merupakan salah satu teori tentang Negara di antara banyak teori-teori tentang Negara yang ada. Namun, teori di ataslah yang seringkali dianut di Negara kita. Teori-teori yang lain kurang dikenal, padahal teori-teori yang lain itu juga cukup penting untuk kita ketahui.

Pembahasan mengenai Negara ini sudah ada sejak jaman Yunani, hingga sampai sekarang.

  1. 1. Plato dan Aristoteles (Yunani Kuno), Teori tentang Negara sudah diperbincangkan sejak jaman Yunani, Plato dan Aristoteles merupakan dua pemikir besar di jaman itu yang menyatakan bahwa Negara memerlukan kekuasaan yang mutlak. Kekuasaan tersebut diperlukan untuk mendidik warganya dengan nilai-nilai moral yang rasional
  2. 2. Jaman pertengahan, dalam bentuk yang sedikit berbeda dimana para pemikirnya menyatakan bahwa Negara harus tunduk kepada gereja (Katholik). Negara adalah wakil Gereja di dunia, dan Gereja adalah wakil Tuhan untuk menegakkan kehidupan moral di dunia. Karena itu, sudah sepatutnyalah kalau Negara memperoleh kekuasaan yang mutlak.
  3. 3. Jaman Pencerahan, pemikirannya berupa pemisahan Negara dari Gereja. Para pemikiran baru ini lebih menjelaskan kekuasaan Negara secara rasional dan pragmatis. Thomas Hobbes menekankan pentingnya kekuasaan pada Negara, karena kalau tidak para warga  akan saling berkelahi untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Di sini mulai muncul hipotesa bahwa Negara merupakan wakil kepentingan umum atau publik, sedangkan masyarakat hanaya mewakili kepentingan pribadi atau kelompok secara terpecah-pecah. Pendapat ini memperoleh penguatan dari Hegel ketika mengembangkan filsafatnya tentang dialektika dari yang ideal dan real. Teori ini kemudian dihidupkan lagi di jaman modern melalui Teori Negara Organis
  4. 4. Karl Marx (Teori Marxis), ia memiliki tafsiran yang baru tentang Negara dan kekuasaan. Dia juga memakai Teori Hegel, tetapi teori tersebut diubahnya dengan menyatakan bahwa tujuan sejarah adalah terciptanya masyarakat sosialis, bukan masyarakat demokratis. Dia menunjukan bahwa perjuangan klas adalah motor penggerak sejarah. Negara setelah diambil alih oleh klas buruh, memiliki kekuasaan yang besar untuk merealisasikan masyarakat yang sosialis ini.

Demikianlah teori-teori penting yang menyatakan bahwa diperlukan kekuasaan yang besar bagi Negara untuk bisa menjalankan pemerintahannya demi kebaikan masyarakat. Yang jadi masalah kemudian adalah bila ternyata kekuasaan tersebut tidak dipergunakan untuk tujuan ini, bagaimana kekuasaan bisa dikoreksi? Karena itulah diperlukan adanya kedaulatan rakyat atau kekuasaan yang tertinggi ada di tangan rakyat.

Kedaulatan Rakyat

Kekuasaan Negara yang terlalu besar menimbulkan ketakutan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan tersebut. Di Eropa keraguan orang terhadap kekuasaan yang berlebihan ini muncul pada tahaun 1517. Martin Luther  melakukan kritik terhadap kekuasaan gereja. Luther menuduh bahwa gereja telah menyelenggarakan kekuasaannya untuk memperoleh kekayaan dan kekuasaan duniawi. Ini adalah akibat dari kekuasaan yang tidak terkontrol. Dalam waktu yang tidak terlalu lama kritikan Luther ini mendapatkan sambutan. Kritik-kritik yang dilontarkan ini kemudian menjadi makin luas.

Hal yang terpenting di sini adalah dipisahkannya kaidah agama dari kekuasaan Gereja. Orang di luar Gereja juga punya kemampuan untuk melakukan interpretasi tentang apa yang disebut sebagai kaidah agama. Dengan demikian, interpretasi tentang kaidah-kaidah agama bukan lagi menjadi monopoli gereja.

Pikiran ini kemudian berkembang, kaum Monarchomacha yang muncul belakangan tidak lagi membatasi diri pada kaidah-kaidah agama saja sebagai dasar perlawanannya, tetapi mereka kemudian mulai bicara tentang hak-hak rakyat. Pertanyaan yang mereka ajukan sekarang adalah : Dapatkah warga melawan rajanya kalau raja tersebut melakukan penindasan terhadap rakyatnya, meskipun sang raja tidak melanggar kaidah-kaidah agama? Dengan pertanyaan ini dimulailah proses sekularisasi kekuasaan Negara.

Pada tahun 1579, terbit sebuah buku dengan judul Vindiciae Contra Tyrannos. Buku yang dianggap sebagai buku utama yang pertama dari kaum Monarchomacha ini merupakan buku yang menganut prinsip kedaulatan rakyat. Dalam buku ini dinyatakan bahwa meskipun raja dipilih oleh Tuhan, tetapi dia diangkat berdasarkan persetujuan rakyat. Tiada orang yang dilahirkan sebagai raja, tak mungkin seseorang menjadi raja tanpa ada rakyat.

Sejak buku ini terbit, lahirlah konsep kedaulatan rakyat. Konsep-konsep agamawi yang tadinya dipakai sebagai dasar, kini bergeser menjadi konsep-konsep duniawi. Muncullah pemikir-pemikir seperti Hugo de Groot dan Thomas Hobbes, mereka tidak lagi menggunakan agama sebagai pembenaran bagi adanya kekuasaan yang besar pada Negara, walaupun mereka mengatakan bahwa bila kekuasaan yang besar tidak diberikan kepada Negara, masyarakat akan kacau. Mereka mengakui bahwa kekuasaan Negara memang berasal dari rakyat, tetapi kekuasaan itu diberikan justru untuk kepentingan rakyat itu sendiri.

John Locke bertolak dari argumen masyarakat primitif sebelum adanya Negara. Bagi Locke masyarakat itu tidaklah kacau, tetapi ada perdamaian dan akal pikiran seperti dalam Negara. Negara diciptakan karena suatu perjanjian kemasyarakatan antara rakyat. Tujuannya ialah melindungi hak milik, hidup dan kebebasan, baik terhadap bahaya-bahaya dari luar. Orang memberikan hak-hak alamiah kepada masyarakat, tetapi tidak semuanya. Apa yang tidak? Hak asasi manusia, yaitu hak atas kehidupan, hak atas kemerdekaan, dan hak atas milik pribadi. Kalau ketiga hak itu dilanggar, maka akan terjadi kekacauan dalam masyarakat.

Sambil memikirkan pentingnya kedaulatan rakyat dalam menghadapi kekuasaan Negara, beberapa pemikir memikirkan juga cara terbaik untuk melembagakan kedaulatan rakyat. Bagi Plato, kedaulatan rakyat ini tidak usah dilembagakan, karena kedaulatan ini pasti akan dilindungi, bila pemimpin Negara adalah orang yang bijaksana (filsuf). Sedangkan menurut John Locke : untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan Negara, maka kedaulatan rakyat perlu untuk dilembagakan. Locke memisahkan aspek legislative (pembuat undang-undang dan hukum) dan aspek eksekutif dan yudikatif (pelaksanaan dari undang-undang dan hukum ini) dalam sebuah sistem politik). Kedua aspek ini tidak boleh ada pada satu tangan, keduanya harus dipisahkan. Pikiran Locke ini kemudian dikembangkan lagi oleh Montesquieu, ia memisahkan kekuasaan Negara menjadi tiga yakni legislative, yudikatif, dan eksekutif. Pemikiran Montesquieu ini disebut Trias Politica.

Mengapa suatu Negara memilih sistem politik demokrasi dan otoriter?

Hal itu dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu faktor-faktor ekonomi sosial dan budaya. Dari ketiga faktor tersebut yang manakah yang lebih berperan? Menurut pandangan teori psikologis/budaya beranggapan bahwa faktor-faktor kebudayaan lebih penting dari pada faktor-faktor ekonomi dan sosial. Pandangannya berdasarkan filsafat materialisme. Sedangkan menurut pandangan teori struktural faktor-faktor ekonomi dan sosiallah yang lebih penting daripada faktor-faktor budaya.

Negara berpihak kepada siapa?

  1. Kaum Marxis berpendapat bahwa Negara mengabdikan dirinya bagi kepentingan klas yang berkuasa dalam masyarakat
  2. Kaum pluralis berpendapat bahwa Negara mengabdikan dirinya bagi kepentingan campuran dari kelompok-kelompok masyarakat yang ada, Negara tidak berpihak. Negara melayani kepentingan seluruh kelompok masyarakat
  3. Kaum Hegelian berpendapat bahwa Negara merupakan lembaga yang mandiri. Posisinya ada di atas masyarakat. Fungsinya, bekerja bagi kepentingan seluruh masyarakat, dengan membimbingnya menuju ke arah kesempurnaan. Negara membentuk masyarakat yang lebih baik di masa dating

Bagi kaum marxis Negara selalu merupakan alat dari klas yang berkuasa. Karena itu mereka berusaha menciptakan Negara yang dikuasai kaum buruh untuk membentuk masyarakat komunis. Konsep dictator ploretariat didasarkan pada pandangan ini, yakni sebuah Negara totaliter yang harus dipatuhi oleh warganya, untuk merealisasikan menciptakan Negara komunis. Di sini, pemikiran Marxisme menjadi sama dengan Hegelianisme. Keduanya mengatakan bahwa Negara merupakan lembaga yang akan mengubah masyarakat yang ada menjadi masyarakat yang ideal. Hanya kalau bagi Hegel masyarakat ideal adalah masyarakat di mana semua warganya bebas, sedangkan bagi Marx masyarakat tersebut adalah masyarakat komunis di mana eksploitasi klas tidak terjadi lagi.

Mengapa dan bagaimana Negara berpihak?

Ada tiga kelompok pendapat yang dikemukakan,:

  1. Negara merupakan alat dari klas yang berkuasa. Sebagai alat, tentu saja Negara melayani kepentingan tuannya, yakni klas yang berkuasa
  2. Klas yang dominan mempengaruhi Negara melalui hubungan pribadi antar klas yang dominan dengan para pejabat Negara. Di sini para pejabat Negara bukan lagi alat dari kaum borjuasi, melainkan hanya sekedar kawa yang dekat. Negara dan kaum elite setara posisinya
  3. Negara merupakan lembaga yang mandiri, tetapi ia berada dalam sebuah struktur (atau sistem) di mana mau tidak mau dia harus melayani klas yang dominan. Kalau tidak, struktur akan terganggu, sehingga tidak bisa berfungsi dengan semestinya

Masalah legitimasi

Legitimasi bagi sebuah Negara berarti usaha menyembunyikan keterlibatan Negara dalam membantu akumulasi modal dari klas yang dominan . Usaha ini dilakukan dengan ideologi. Hanya bila ideologi ini tidak bisa bekerja lagi, kekerasan polisi/militer akan digunakan, ditujukan kepada mereka yang menggugat keabsahan kekuasaan dan peran Negara ini.

Dari uraian di atas maka dapatlah diberikan kesimpulan yaitu :

Negara itu merupakan lembaga yang tidak netral, Negara pada dasarnya melayani kepentingan dari kelompok yang dominan di dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena Negara merupakan alat dari kelompok yang dominan, atau karena secara struktural, eksistensi Negara tergantung pada keberhasilan kelompok ini. Untuk mendapatkan keabsahan bagi perannya yang berpihak pada klas yang dominan ini, diciptakan ideologi sehingga kelompok yang dirugikan bisa menerima peran itu. Negara meskipun berpihak pada satu kelompok tertentu, mendapat dukungan dari mayoritas rakyatnya yang dikarenakan ideologi tadi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: