Teori Pilihan Publik dalam Ekonomi Politik

Menurut Samuelson & Nordhaus (1995) teori pilihan publik ialah salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana pemerintah membuat keputusan yang terkait dengan kepentingan masyarakat (publik). Teori pilihan publik dapat digunakan untuk mempelajari perilaku para actor politik maupun sebagai petunjuk bagi pengambilan keputusan dalam penentuan pilihan kebijakan publik yang paling efektif. Yang menjadi subjek dalam telaah pilihan publik adalah pemilih, partai politik, politisi, birokrat, kelompok kepentingan, yang semuanya secara tradisional lebih banyak dipelajari oleh pakar-pakar politik.

Premis dasar pilihan publik ialah bahwwa pembuat pembuat keputusan politik (pemilih, politisi, birokrat) dan membuat keputusan privat (konsumen, produsen, perantara) bertindak dengan cara yang sama : mereka bertindak sesuai kepentingan pribadi. Dalam kenyataan, pembuat keputusan ekonomi (misalnya, konsumen) dan pembuat keputusan politik (pemilih) biasanya adalah orang yang sama. Tegasnya, orang yang membeli barang-barang keperluan sehari-hari (konsumen) adalah juga orang-orang yang menjadi pemilih dalam pemilu.

Dalam model pilihan publik, politik tidak dipandang sebagai arena permainan yang memungkinkan terjadinya pertukaran di antara warga Negara, partai-partai politik, pemerintah dan birokrat. Seperti halnya dalam permainan olahraga dan permainan pasar ekonomi, permainan dalam pasar politik juga memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi dan para pemain dengan tujuan utama memenangkan pertandingan. Aturan yang harus diikuti dalam permainan politik adalah konstitusi dan sistem pemilihan. Adapun yang menjadi pemain dalam pasar politik adalah para pemilih sebagai konsumen dan pembeli barang-barang publik, dan wakil rakyat sebagai legislatif atau politikus yang bertindak layaknya seorang wirausahawan yang menginterprestasikan permintaan rakyat terhadap barang-barang publik dan mencarikan jalan sekaligus memperjuangkan agar barang-barang publik tersebut sampai pada kelompok-kelompok pemilih yang memilih mereka dalam pemilihan.

Selain pemilih sebagai konsumen dan legislatif sebagai pemasok, kadang-kadang ikut serta organisasi kelompok kepentingan dalam permainan politik. Mereka mewakili suatu kelompok masyarakat atau bisnis tertentu yang diorganisasi untuk melobi pengambil keputusan untuk mengeluarkan kebijakan yang mengakomodikasikan kepentingan para anggotanya. Kadang-kadang kelompok kepentingan ini memilih kekuatan politik melebihi jumlah anggotanya. Jika kelompok kepentingan menguasai badan pengaturan dan badan legislatif, ia bisa berubah menjadi apa yang disebut non-representative government.

Dari uraian di atas terlihat dalam model pilihan publik, hasil politik ditentukan oleh permintaan dan penawaran, persis sama seperti halnya proses terbentuknya harga dalam pasar persaingan sempurna. Hanya saja dengan pilihan publik, konsep barter dan pertukaran yang sederhana, sesuai konsep ekonomi murni, menjadi lebih kompleks sifatnya. Pertukaran dalam pengertian yang lebih kompleks ini diartikan sebagai suatu proses persetujuan kontrak yang lebih luas makna dan cakupannya dari pertukaran yang dilakukan oleh dua orang yang melakukan transaksi, sebab tekanan akhir dari persetujuan kontrak adalah proses persetujuan sukarela di antara banyak orang dalam masyarakat. Dalam hal ini, pilihan publik tidak menolak kemungkinan adanya kepentingan kolektif dan tindakan kolektif, tetapi kalaupun ada maka semua itu hanya merupakan hasil dari segenap kepentingan individu yang ada dalam kelompok.

Transformasi konsep pertukaran ekonomi yang sederhana dalam keputusan-keputusan ekonomi menjadi perjanjian atau consensus sukarela yang lebih kompleks dalam keputusan-keputusan politik, sangat menarik sebagai pilihan paradigma baru dalam ilmu politik yang secara tradisional berbasis pada analisis tentang kekuasaan. Kelebihan pendekatan pilihan publik yang langsung dirasakan ialah bahwa proses politik tentang permainan kekuasaan menjadi lebih lunak karena didasarkan pada kesukarelaan di antara partisipan dalam proses dan pengambilan keputusan politik sesuai aturan dan konstitusi, tidak sekedar didominasi oleh pihak yang dominan dan berkuasa.

 

Sumber : Deliarnov, 2006, Ekonomi Politik, Jakarta : Erlangga

 

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: