Latar Belakang Lahirnya Ilmu Ekonomi Politik

Ilmu Ekonomi Politik bisa dikatakan disiplin ilmu yang baru dan bisa juga dikatakan sudah tua. Dikatakan baru, sebab Ilmu Ekonomi Politik baru diajarkan dalam dua dekade terakhir, yaitu untuk level S1 pada FEKON jurusan Ekonomi Pembangunan, dan untuk level S2 pada FISIP pada program studi Administrasi Publik dan Bisnis. Tetapi jika diperhatikan dari latar belakang sejarah, sebenarnya disiplin Ekonomi Politik ini sudah sangat tua. Karena sudah dibahas oleh filsuf Yunani Kuno seperti Aristoteles. Pembahasan dan pengaplikasian Ekonomi Politik lebih berkembang pada abad ke-14, saat terjadinya transisi dari kekuasaan raja kepada kaum saudagar, yang lebih dikenal dengan era merkantilisme. Praktik yang dilakukan kaum saudagar (merchant) yang sangat merugikan petani tidak disukai oleh Francis Quesnay, yang pandangannya dikenal dengan sebutan fisiokratisme.

Meski Ekonomi Politik sudah ada sejak jaman Yunani Kuno. Namun Ekonomi Politik baru memperoleh bentuk pada pertengahan abad ke-18, sejak ditulisnya The Wealth of Nations oleh Ekonom Klasik Adam Smith pada tahun 1776. Selain Smith, pakar Ekonomi klasik yang paling awal mengembangkan Ekonomi Politik adalah David Ricardo (1772-1823). Ricardo menulis Essay on The Influence of a Low Price of Corn on the Profit of Stock pada tahun 1815. Pakar klasik lain yang juga cukup intens membahas Ekonomi Politik adalah Thomas Malthus (1766-1834) dan John Stuart Mill (1806-1873). Pemikiran Malthus tentang Ekonomi Politik dapat dilihar dari dua bukunya, yaitu Principles of Political Economy (1820) dan Definitions of Political Economy (1827), sedang gagasan JS Mill dapat dilihat pada bukunya Principles of Political Economy with some of Their Application to Social Philosophy (1848).

Pada masa klasik antara Ilmu Ekonomi dengan Politik masih menyatu. Tetapi kemudian di tangan tokoh-tokoh Ekonomi Neoklasik, ilmu Ekonomi makin berkembang berkat bantuan dari ilmu matematika (terutama kalkulus), dan ilmu statistika, sedangkan ilmu politik relative berada di tempat. Sejak itu ilmu ekonomi berpisah dengan ilmu politik, dan pakar-pakar Neoklasik meresmikan Ilmu Ekonomi sebagai disiplin ilmu tersendiri.

Setelah berpisah, akibat beberapa peristiwa tahun 60-an dan tahun 70-an memaksa ilmu Ekonomi dan Politik rujuk kembali. Karena banyak saran yang dikemukakan oleh para pakar Ekonomi murni yang tidak berjalan sewaktu diterapkan di Negara-negara berkembang karena adanya perilaku “kalap rente” dari para penyelenggara Negara. Karena hal ini menyangkut perilaku, pakar-pakar Ekonomi Politik Neoklasik mulai mempelajari tentang teori perilaku seperti teori pertukaran dan teori perilaku birokratis. Selain itu juga karena tuntutan-tuntutan Negara berkembang untuk menata ekonomi international yang lebih adil telah memaksa ilmuwan sosial untuk memahami interaksi ekonomi dan politik.

Ilmu Ekonomi dengan ilmu Politik semakin rukun berkat karya-karya Kenneth Arrow, Mancur Olson, William Riker, James Buchanan, dan Gordon Tullock. Mereka mengembangkan apa yang disebut dengan Ekonomi Politik Baru dengan dua variasi : Teori Pilihan Rasional dan Teori Pilihan Publik. Dilihat dari model Ekonomi Politik Baru dapat disimpulkan bahwa terpisahnya ilmu Ekonomi dan Politik pada masa lalu karena pakar ekonomi murni pada periode sebelumnya lebih sibuk dengan fenomena, transaksi, dan penataan pasar, tetapi kurang mau terlibat dalam memperhatikan fenomena, transaksi, dan non pasar. Padahal konsep non pasar dapat digunakan ekonom untuk menjelaskan dan menganalisis berbagai kebijaksanaan publik.

Penggunaan metode analisis Ekonomi Politik dikembangkan lebih lanjut oleh pakar-pakar ekonomi yang tergabung dalam aliran institusional. Aliran institusional menggabungkan kedua analisis ekonomi dan politik secara timbal balik, yaitu penerapan metode “analisis politik ekonomi” yang berasal dari teori politik untuk memahami permasalah ekonomi, dan penerapan “analisis ekonomi politik” yang bersumber dari teori ekonomi untuk memahami permasalahan politik.

Dengan semakin mengglobalnya perekonomian, banyaknya campur tangan keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia, diagendakannya perekonomian global oleh WTO, serta banyaknya keterlibatan perusahaan-perusahaan multinasional dari Negara-negara maju yang didukung oleh masing-masing semuanya karena pengaruh Neoliberalisme, maka ekonomi tidak bisa dipisahkan lagi dengan politik.

 

Sumber : Deliarnov, 2006, Ekonomi Politik, Jakarta : Erlangga

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: