NEGARA OTORITER BIROKRATIK

15 Desember 2010 pada matakuliah Teori Politik, pembahasannya materi tentang Negara Otoriter Birokratik. Pada perkuliahan sebelumnya dosen saya menyuruh untuk mempelajarinya. Saya sudah browsing mencari materi tentang Negara otoriter birokratik ini, kemudian saat saya liat-liat buku dan menemukan materi tentang Negara Otoriter Birokratik ini pada salah satu babnya dari buku “Perbandingan Politik” Roy C Macridis dan Bernard E Brown.

Bagaimanakah Negara Otoriter Birokratik itu?

Sebelumnya kita perlu memahami terbentuknya Negara Otoriter Birokratik itu lebih dahulu.

  1. Di Amerika Latin, pembentukan bangsa dilaksanakan jauh lebih banyak  melalui mediasi lo popular daripada melalui mediasi kewarganegaraan. Tidak menjadi masalah apakah proses itu terjadi melalui apa yang dinamakan “populisme”, namun penggiatan/pemacuan secara politik dari sektor penduduk yang sebelumnya bersifat marginal terjadi melalui hubungan-hubungan politik di mana mereka itu diperlakukan lebih segala pueblo, sebagai penyandang tuntutan akan keadilan yang nyata  daripada sebagai warga Negara.
  2. Proses pembentukan bangsa ini mencakup pencanangan konsep tentang “kita”, yang mendefinisikan diri sebagai lawan dari tatanan sosial “yang anti nasional”. Unsur-unsur yang paling menonjol dari tatanan ini adalah peranan modal transnasional dalam mengekspor produk primer dan kelas-kelas nasional dominan yang mempunyai kaitan erat dengan modal transnasional
  3. Proses ini surat memberi pengaruh  terhadap runtuhnya sistem dominasi oligarkis dan penggantiannya oleh sistem dominasi borjuis, yang didukung oleh ekspansi sistem kelembagaan Negara yang membuka jalan bagi keunggulan modal transnasional dalam struktur produksi di wilayah perkotaan
  4. Dalam periode sebelum terbentuk Negara otoriter birokratik, kemajuan besar dalam transnasional struktur produk mengarah kepada perubahan fundamental dalam hakekat masyarakat sipil yang berkaitan dengan cakupan kewilayahan dari wewenang yang dilaksanakan Negara. Perubahan itu terlihat dalam kenyataan bahwa sebagian besar pusat pengambilan keputusan ekonomi dalam masyarakat, tujuan akhir dan criteria bagi pendistribusian modal yang dihasilkan dalam pasar local, berbagai aspek hubungan sosial (tidak saja hubungan ekonomi) menyebar melampaui kemampuan Negara untuk mengendalikannya dalam cakupan wewenang kewilayahannya. “Proses denasionalisasi” ini dipadukan dengan proses lain yang terjadi sebelumnya yang berkaitan dengan ekspor produk primer, dan kini mempengaruhi komponen yang paling dinamis dari struktur kelas dan struktur produksi perkotaan.

Adapun cirri-ciri utama dari Negara otoriter birokratik ini, antara lain:

  1. Negara OB adalah Negara yang menjamin dan mengorganisasi dominasi yang dilaksanakan melalui struktur kelas yang tunduk di bawah struktur yag lebih tinggi yaitu kaum borjuis yang sifatnya sangat oligopolies dan transnasional. Dengan kata lain, basis utama dari Negara OB adalah struktur borjuis ini
  2. Dari segi kelembagaan, ia terdiri dari organisasi-organisasi yang memberikan peranan yang menentukan baik bagi struktur yang menggunakan sarana pemaksa maupun bagi mereka yang berusaha untuk mencapai “normalisasi” ekonomi. Peranan khusus yang diemban oleh kedua kelompok ini memperjelas dua tugas utama kelembagaan yang harus dilaksanakan oleh Negara OB : yaitu pemulihan ketertibaan dalam masyarakat melalui cara pembendungan partisipasi politik rakyat, di satu pihak, dan normalisasi ekonomi, di lain pihak
  3. Di dalam Negara OB sebagai suatu sistem eksklusi politik dari sektor rakyat yang sebelumnya dibiarkan berperan aktif secara politik disingkirkan dan dikontrol secara ketat untuk meniadakan peranannya dalam arena politik nasional. Penyingkiran secara politik ini dicapai dengan menghancurkan atau merenggut sumber-sumber (terutama yang diwujudkan dalam organisasi kelas dan gerakan politik) yang mendukung proses pengaktifan ini. Di samping itu, penyingkiran ini diarahkan oleh hasrat yang kuat determinasi untuk memaksakan suatu “tata tertib” tertentu kepada masyarakatdan menjamin kelanggengannya. Tata tertib ini dilihat sebagai suatu syarat yang perlu untuk memperkokoh dominasi sosial yang dijamin oleh rezim OB. Setelah perekonomian mengalami normalisasi “tata tertib” itu bermanfaat untuk memulai kembali pola pertumbuhan ekonomi sangat terkondisi oleh pengaruh transnasional dan dicirikan oleh distribusi sumber-sumber secara timpang
  4. Penyingkiran ini mengambil bentuk penindasan terhadap warga Negara dalam makna ganda seperti yang telah diuraikan di atas. Penindasan ini terutama mencakup pembubaran lembaga-lembaga demokrasi politik. Juga termasuk ke dalamnya penolakan terhadap prinsip lo popular. Ada larangan (dengan paksaan) untuk memperlakukan penduduk sebagai pueblo, apalagi sebagai kelas.Penindasan terhadap peranan kelembagaan dan saluran untuk menjangkau karakteristik demokrasi politik, terutama diarahkan untuk menghapus peranan dan organisasi (partai politik termasuk di dalamnya) yang berfungsi sebagai saluran untuk memperoleh keadilan nyata yang dianggap tidak selaras dengan pemulihan ketertiban dan normalisasi ekonomi. Seperti yang terungkap dalam retorika yang muncul dari parahnya krisis sebelum pencanangan rezim OB, rezim ini seakan-akan hendak melayani kepentingan umum suatu bangsa yang sedang sakit. Namun karena parahnya krisis yang terjadi, maka rezim OB tidak mampu bertindak sebagai wakil dari bangsa yang sakit itu. Apalagi terjadi ancaman dari musuh-musuh internal yag tak terhitung jumlahnya. Dengan demikian OB didasarkan pada penindasan terhadap dua mediasi utama yaitu kewarganegaraan dan lo popular. Dengan penuh kebimbangan ia menggunakan mediasi lainnya yaitu bangsa, tetapi hanya sebagai suatu “proyek” (tidak secara sungguh-sungguh), yang hendak ditanganinya melalui tindakan-tindakan pembenahan yang drastis
  5. Rezim OB juga merupakaan suatu sistem yang tidak mengikut sertakan sektor rakyat dalam perekonomian dengan maksud untuk mendorong pola akumulasi modal yang sangat timpang demi keuntungan pemilik modal swasta yang oligopolistic dan beberapa lembaga Negara, karena itu ketimpangan yang sudah ada dalam distribusi sumber-sumber masyarakat semakin tajam
  6. Ia berhubungan pula dengan transnasionalisasi struktur produksi, yang dipromosikannya sehingga masyarakat mengalami proses denasionalisasi lebih jauh lagi dalam hal sejauhmana rezim OB itu tercakup dalam wilayah pengaruh yang dimilikinya
  7. Melalui lembaga-lembaganya ia berusaha “mendepolitisasi” masalah-masalah sosial dan menanganinya sesuai dengan criteria teknis yang dianggap netral dan objektif
  8. Dalam tahap awal yang sedangkita kaji ini, rezim politik Negara OB  yang dibentuk secara formal tapi mudah diidentifikasi juga menutup saluran-saluran demokrasi menuju pemerintahan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: